SERAYUNEWS– DPRD Kabupaten Cilacap menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Cilacap Tahun Anggaran 2023. Rekomendasi itu termasuk catatan sejumlah indikator yang tidak tercapai.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Cilacap Saiful Musta’in dalam Rapat Paripurna DPRD Cilacap tentang Rekomendasi DPRD Cilacap Terhadap LKPJ Bupati Cilacap tahun 2023 di Gedung Lantai II DPRD Cilacap, Selasa (30/4/2024).
Adapun secara menyeluruh, rekomendasi disampaikan oleh Ketua Panita Khusus (Pansus) XXXX DPRD Cilacap Muslikhin kepada peserta sidang paripurna yang dihadiri Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri.
“Ada yang sudah baik, artinya tercapai indikator kinerjanya dan ada yang belum baik. Kalau yang sudah baik kita apresiasi tapi yang belum baik karena belum tercapai indikator kinerjanya ini yang kita evaluasi bersama dan diperbaiki agar ke depan tidak terulang,” ujar Saiful.
Menurut Saiful, dari laporan Pansus ada 24 indikator sasaran yang realisasinya sudah tercapai dan beberapa melampaui target, namun serapan anggaran belum maksimal.
“Misalnya kinerja di PUPR banyak sekali yang melampaui target. Tapi kemudian keterlampauannya itu ternyata serapan anggarannya masih lebih, ini jadi pertanyaan kita, perencanaan yang tidak matang (tidak baik) atau memang dari hasil efisiensi? Kalau efisiensi kita apresiasi, faktanya masih banyak sekali jalan-jalan kabupaten kita yang memang masih harus kita perbaiki dan dibangun,” ujarnya.
Saiful juga menyebut, bahwa hasil pembahasan Pansus terhadap LKPJ Bupati Cilacap didapat ada 7 indikator sasaran yang tidak tercapai. Bahkan diantaranya terkait dokumen kependudukan yang banyak diurus oleh masyarakat.
“Ini yang sering disampaikan teman-teman di komisi, misalnya terkait dengan persoalan pemerataan kepemilikan data sipil dan kependudukan (KTP, akta, KK, KIA) ini salah satu yang tidak tercapai indikator kinerjanya. Ini banyak disampaikan oleh masyarakat terkait bagaimana mereka mengalami hambatan hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan,” katanya.
Lanjutnya, indikator lain yaitu terkait dengan keadilan gender dan anak. Menurutnya indikator ini tidak tercapai padahal Kabupaten Cilacap sudah medapatkan penghargaan sebagai kabupaten layak anak.
Selain itu juga terdapat soal pemerataan pendapatan masyarakat yaitu belum mencapai indikator berhasil untuk pengurangan kemiskinan ekstrem.
Sementara persoalan lain yaitu tentang akses penduduk terhadap air minum layak, serta sanitasi dan kawasan kumuh.
“Ini sudah kita sampaikan, ini kalau tidak salah di periode 2020 sudah menjadi tema RKPD, tapi kali ini dinyatakan belum berhasil mencapai indikator dari indikator yang dibikin sendiri oleh Pemda,” imbuhnya.
Sedangkan indikator lain yang belum tercapai adalah soal irigasi dan pelayanan perhubungan.
Tak hanya itu, Pansus juga memberikan catatan kinerja keuangan daerah. Dimana menurut catatan pusat, untuk status dana kinerja insentif fiskal masih sangat rendah indikatornya, karena tidak terlalu banyak menerima insentif fiskal dari pusat.
“Sebetulnya ini dana yang diperuntukkan bagi daerah yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk mendorong kreatifitas dan prestasi kerja kreatifitas pemerintah daerah. Dua tahun berturut-turut kita tidak mendapatkan insentif itu padahal ini dana yang sangat penting untuk menambah pundi pundi pendapatan daerah,” terangnya.
Saiful mengungkapkan bahwa persoalan Ini menjadi tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif agar bagaimana insentif daerah ini bisa tercapai, karena banyak kabupaten/ kota di Indonesia berlomba-lomba untuk mendapatkan ini. “Insentif fiskalnya kita C, artinya masih sangat rendah,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Cilacap Awaluddin Muuri menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas rekomendasi dan catatan dari DPRD Cilacap terkait LKPJ Bupati Cilacap tahun 2023 tersebut.
“Kita akan evaluasi dan mengadakan perbaikan di tahun 2024 ini, memang ada banyak dan beberapa yang belum memenuhi target, termasuk saran dewan. Secara keseluruhan baik, mudah mudahan cepat perbaikannya,” ujar Pj Bupati.
Rapat Paripurna DPRD Cilacap dipimpin Wakil Ketua DPRD Saiful Musta’in, didampingi Wakil Ketua DPRD Sindy Syakir dan Purwati. Turut hadir Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri, Pejabat Forkopimda, Kepala OPD, anggota DPRD dan sejumlah undangan.
