Advertisement
Advertisement
Banyumas, serayunews.com
Adisatrya dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa dan Ketetapan MPR kepada masyarakat.
Sebagai wujud dari tanggung jawab tersebut, maka setiap anggota MPR mendapat tugas untuk melakukan sosialisasi putusan MPR di daerah pemilihannya.
“Pentingnya sosialisi di daerah pemilihan Anggota MPR adalah dalam rangka manifestasi tanggung jawab Anggota MPR, untuk membangun daerah. Agar seluruh penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah berjalan dengan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai luhur itu sebagaimana terdapat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Adisatrya.
Baca juga: [insert page=’pupuk-nasionalisme-anggota-dpr-ri-adisatrya-suryo-sulisto-gelar-sosialisasi-4-pilar-di-kesugihan-cilacap’ display=’link’ inline]
Ia menjelaskan, sosialisasi 4 pilar juga bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lima hal. Lima hal itu yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR. Sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya seluruh penyelengara pemerintahan dan masyarakat memahami, serta menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari.
“Apalagi peran pemerintah dalam mewujudkan 4 pilar khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, telah cukup terbukti. Misalnya melalui program Indonesia Pintar,” ungkapnya.
Dia mengatakan, program Indonesia Pintar adalah bantuan dari pemerintah agar anak-anak Indonesia tidak terancam putus sekolah. Karena bangsa Indonesia juga punya cita-cita lain yang harus dicapai, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kemudian Jaminan Kesehatan Nasional, yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, untuk menjamin kesehatan masyarakatnya. Tujuannya agar masyarakat sehat dan memeriksakan diri, sehingga sumber daya manusianya tetap produktif untuk pembangunan negara.
“Kemudian ada lagi Keadilan Sosial di Indonesia Timur. Keadilan sosial tidak hanya di wilayah Indonesia barat, tetapi juga Indonesia timur. Sehingga sumber dayanya dapat berkembang. Caranya dengan membangun infrastruktur dan fasilitas publik lainnya, untuk memperlancar mobilisasi. Hasilnya, perekonomian negara meningkat dan memberi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berkembang sesuai potensinya,” jelasnya.
Selain itu, upaya lain yakni melalui program Kredit Usaha Rakyat. Dari program itu, pemerintah juga mempermudah rakyat untuk mendapatkan pinjaman agar bisa mengembangkan usahanya. Pajak dan bunga cicilannya pun ringan, sehingga tidak terlalu membebani.
Tujuannya dari kredit usaha rakyat adalah perekonomian dalam negeri berkembang, serta bisa bersaing dalam perdagangan internasional.
“Dan ada juga Dana Desa untuk meratakan pembangunan sosial dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga membuat program dana desa yang membantu perkembangan infrastruktur desa sampai pelosok. Tujuannya agar masyarakat bisa mandiri mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan jaringan kegiatan ekonomi,” tuturnya.
Ia pun berharap, dengan terlaksananya kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat, diharapkan sebagai umpan balik bagi anggota dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
