Angka kematian ibu di Kabupaten Purbalingga, tergolong cukup tinggi. Hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Daerah (Pemkab). Sebab, pemerintah berkewajiban menjamin keamanan dan keselamatan hidup warganya.
Purbalingga, serayunews.com
Purbalingga, serayunews.com
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM, meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Purbalingga untuk mengevaluasi Angka Kematian Ibu/Bayi (AKI/AKB). Meski pun tidak bisa mencegah, setidaknya bisa meminimalisir.
Data kematian ibu Purbalingga tahun 2021 juga menunjukan dari 27 ibu meninggal, sebanyak 25 di antaranya meninggal di fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Bupati meminta agar hulu sampai hilir, tenaga pelayanan persalinan harus berbenah.
“Ini harus ada evaluasi, karena ini menyangkut hidup matinya orang,” kata Tiwi, pada acara percepatan penurunan AKI – AKB, Pendopo Dipokusumo, Rabu (10/08/2022).
Meminimalisir angka kematian, salah satunya dengan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. Hasil audit juga menunjukkan, adanya respons time di rumah sakit yang melebihi 30 menit.
Berdasarkan audit maternal perinatal Dinkes, bahwa AKI/AKB di Purbalingga ternyata bisa melakukan pencegahan salah satunya dengan meningkatkan respons pelayanan.
“Ternyata AKI/AKB di Purbalingga 70% bisa ada pencegahan. Jadi harusnya ada penanganan yang lebih baik dalam mencegahnya. Ini menjadi evaluasi kita bersama,” kata Tiwi.
Menurut bupati, salah satu upayanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, serta sarana dan prasarana kesehatan. Kabupaten Purbalingga juga harus memiliki rumah sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).
“Karena sebagian besar kasus-kasus terjadi di hilir (RS), oleh karenanya kita harus punya rumah sakit PONEK. Nah ini RSUD Goeteng sedang berprogres, demikian juga (RSIA) Ummu Hani. Nah saya minta RSUD juga harus jadi prioritas, termasuk RSUD Panti Nugroho yang khusus sebagai rumah sakit ibu dan anak, kalau tidak punya PONEK ngisin-isinaken,” katanya.
Tak hanya di hilir, bupati juga menyoroti hulu pelayanan persalinan, yakni Puskesmas. Tercatat, dari 22 puskesmas yang ada saat ini sudah ada 13 puskesmas sudah mampu persalinan, 5 di antaranya sudah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Namun masih ada 4 puskesmas yang belum mampu melayani persalinan.
“Harapannya 22 puskesmas ini, kalau tidak PONED minimal bisa mampu melayani persalinan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Purbalingga, dr Jusi Febrianto mengungkapkan, pihaknya sudah menempuh berbagai langkah untuk menekan AKI – AKB. Pertama menggandeng Tim PONEK dari RSUD Margono Soekarjo untuk memberi pendampingan, dan pendampingan Puskesmas PONED oleh Tim PONED Dinkes.
Pihaknya sudah menyelenggarakan berbagai pelatihan khusus ke Puskesmas. Di antaranya kegawatdaruratan maternal neonatal bagi bidan, blanded learning bagi dokter dan bidan puskesmas, serta on job training USG bagi dokter puskesmas.
“Kita juga sudah melakukan pengadaan USG 14 unit untuk puskesmas, sehingga harapannya deteksi dini di puskesmas bisa terlaksana,” katanya.
Berdasarkan data dari Dinkes Purbalingga, tahun 2021 masih ada 27 kasus kematian ibu, dan tahun 2022 sudah ada 6 kasus. Sedangkan kematian bayi tahun 2021 ada 137 kasus dan tahun 2022 sudah ada 54 kasus.