SERAYUNEWS-Angka prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan kronis pada anak di Kabupaten Purbalingga tercatat turun 0,44% dari 11,78% pada tahun 2023 menjadi 11,34% di tahun 2024. Angka tersebut mengacu pada data Elektronik Pelaporan dan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM).
Meski demikian, stunting tetap menjadi masalah nasional yang harus dientaskan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Perihal tersebut, Tim dari Sekretariat Wakil Presiden RI (Setwapres RI) melakukan monitoring penanganan stunting di Purbalingga.
“Penanganan stunting di Purbalingga juga dilaksanakan berhimpitan dengan penanggulangan kemiskinan, terutama 8 area intervensi misalnya RTLH, sanitasi, akses air bersih dan lain sebagainya,” kata Bupati Purbalingga diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Suroto saat paparan di hadapan Tim Setwapres RI, Selasa (11/2/2024) di Ruang Rapat Bupati, Setda Purbalingga.
Suroto juga menjelaskan gambaran kasus stunting di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sesuai ePPGBM. Sebanyak 61.344 balita atau 96,8% telah dilakukan penimbangan. Hasil penimbangan tersebut terdapat 6.487 balita (10,6%) termasuk underweight atau kurus berdasar tinggi badan, 2.969 balita (4,8%) wasting atau kurus berdasar umur dan 6.956 balita (11,34%) stunting.
Perihal penanganan stunting, Pemkab Purbalingga juga selalu memberi dukungan anggaran intervensi. Baik intervensi sensitif melalui sejumlah OPD, maupun intervensi spesifik oleh Dinas Kesehatan.
Total anggaran untuk intervensi spesifik (oleh Dinkes) sebesar Rp 81,5 miliar. Kegiatannya meliputi: screening dan pelayanan kesehatan remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan bayi/balita; pemberian makanan tambahan kepada balita dan Ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK); penyediaan JKN PBI-APBD; penyediaan alat kesehatan, obat dan BMHP; jambanisasi; penggerakan kader kesehatan dan naping; dukungan operasional puskesmas dalam penanganan stunting.
Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga juga mencatat sejumlah faktor determinan dalam kasus stunting tahun 2024. Faktor determinan tertinggi yakni lingkungan keluarga dengan kebiasaan merokok (51,51%), kedua, kepesertaan JKN (28,61%), selanjutnya riwayat masalah kesehatan ibu hamil (10,97%), jamban sehat (4,62%), penyakit penyerta (3,13%), air bersih (1,04%), dan kecacingan (0,13%).
“Untuk balita yang belum ter-cover JKN, dapat dicover melalui program UHC,” katanya.
Suroto juga menyampaikan, tantangan mengenai stunting juga menyangkut data. Pasalnya untuk mengetahui kasus prevalensi stunting terdapat 2 sumber data, antara lain: ePPGBM dan Survei Status Gizi Indonesia/Status Kesehatan Indonesia (SSGI/SKI). Data ePPGBM merupakan data by name by address balita real time bulanan yang dilakukan oleh puskesmas, sedangkan SSGI/SKI merupakan survei tahunan dengan metode sampling.
“Data prevalensi stunting menurut SSGI/SKI Kabupaten Purbalingga berada di angka 26% di tahun 2023 (Tahun 2024 belum dirilis). Data ini dijadikan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD Kabupaten Purbalingga tahun 2020 – 2045 maka perlu kerja keras dalam percepatan penurunan stunting,” katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Kesehatan, Gizi dan Pembangunan Keluarga, Sekretariat Wakil Presiden RI, Angelina Shinta Puspitasari menyampaikan kedatangannya ke Purbalingga untuk melihat secara langsung bagaimana proses dan program dari percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Purbalingga.
“Kami juga mengharapkan dari kabupaten bisa menyampaikan kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian kami juga membantu mencarikan solusinya,” kata Angelina.
Ia mengungkapkan kegiatan monitoring ke lapangan seperti ini rutin dilakukan oleh Setwapres RI. Lokasi yang dipilih mendasari skema pencegahan khusus. Pihaknya juga mengumpulkan keterangan mengenai dampak/efektifitas kebijakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting yang telah dilakukan pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi.
Tim Setwapres RI yang hadir monitoring ke Purbalingga sebanyak 6 personel. Mereka antara lain : Asisten Deputi Kesehatan, Gizi dan Pembangunan Keluarga selaku pimpinan rombongan, diikuti 4 orang tenaga ahli dan satu orang supporting staff. Di samping menyerap data dari Pemkab Purbalingga, Tim Setwapres RI juga monitoring langsung ke Desa Kembaran Wetan, Kecamatan Kaligondang.
