Advertisement
Advertisement
Kasus penggunaan antigen bekas untuk pemeriksaan Covid-19 di Sumatera Utara membuat geger. Aksi itu telah mencoreng kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kimia Farma Diagnostika, anak perusahaan PT Kimia Farma.
Atas kejadian itu, Menteri BUMN Erick Thohir pun berang. Direksi PT Kimia Farma Diagnostika pun dipecat! Kasus antigen bekas juga dibawa ke ranah hukum.
Kasus antigen bekas ini memberi label buruk pada BUMN. Tentu tak semua BUMN seperti kejadian antigen bekas. Tapi kejadian antigen bekas telah memberi stigma BUMN.
Bahkan, jika melongok lebih jauh, stigma pada BUMN sudah muncul. Jadi, masalah adanya BUMN yang membebani negara atau merugikan negara itu sudah lama terjadi.
Pada masa Orde Baru, masalah BUMN juga jadi sorotan. Bahkan, Presiden Soeharto terang-terangan memgkritik BUMN saat peletakan batu pertama PLTA Mrica, Banjarnegara pada tahun 1987.
Pada 34 tahun yang lalu, di tengah gejolak pembangunan, dibuatlah PLTA Mrica. Nah, saat peletakan batu pertama itu, Presiden Soeharto menyinggung BUMN.
“Saya minta semua BUMN memperbaiki citra mereka, yang selama ini dianggap oleh masyarakat luas kurang efisien dan kurang produktif, serta kurang memberi pelayanan yang semestinya kepada masyarakat,” begitu ungkap Presiden Soeharto.
Bahkan kala itu, Presiden Soeharto memerintahkan para menterinya melaporkan perkembangan BUMN secara jelas. Tentunya, perintah itu tak lepas dari sorotan pada BUMN yang tidak efisien dan kurang produktif.
Setelah 34 tahun berlalu, potret BUMN yang bermasalah itu masih ada. Bahkan bukan bermasalah dalam administrasi, tapi sudah masuk ranah hukum. Morat-maritnya BUMN dalam kasus antigen bekas terjadi di tengah derita karena Covid-19.
Bayangkan saja, ketika banyak masyarakat bertarung melawan Covid-19, ada yang cari untung. Penggunaan antigen bekas itu dikabarkan telah menguntungkan sampai Rp 1,8 miliar.
Potret antigen bekas bukan hanya soal kebobrokan oknum BUMN. Antigen bekas juga pelanggaran hukum dan mencari untung di tengah kesusahan orang banyak. Tak ada imbalan selain hukuman yang berat.
Referensi
Buku, “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”
Kantor Berita Antara
Soeharto.co
Matamatapolitik.com
