Purbalingga, serayunews.com
Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan, setiap warga negara Indonesia (WNI) berusia di atas 17 tahun, bukan anggota TNI dan Polri, serta tidak dicabut hak politiknya, memiliki hak pilih.
Jika mengacu pada peraturan tersebut, maka ODGJ tetap sebagai warga yang memiliki hak suara. Karena, dalam aturan juga tidak disebutkan secara pasti kata ODGJ, namun secara umum masuk kategori disabilitas.
Komisioner KPU Purbalingga, Andri Supriyanto menyampaikan, ODGJ sesuai aturan tetap memiliki hak pilih.
“Prinsip KPU melindungi hak pilih pada semua masyarakat,” kata Andri, Kamis (01/12/2022) siang.
Hanya saja, lanjut Andri, ada ketentuannya bagi ODGJ untuk mencoblos. Mereka telah lolos tahapan pencocokan dan penelitian (coklit). Karena mungkin ada ODGJ yang tidak memiliki identitas diri. Selain itu, ada surat dari dokter spesialis yang menganalisis kondisi ODGJ yang bersangkutan.
“Tapi dengan ketentuan jika diizinkan oleh dokter jiwa,” katanya.
Surat izin dokter itu, nantinya menunjukkan hasil pemeriksaan. Apakah orang yang bersangkutan mampu dan mau melakukan pencoblosan atau tidak. Meski sudah masuk daftar pemilih tetap (DPT), warga bisa saja tidak ikut mencoblos. Namun perlu disertai surat keterangan.
“Karena yang tahu kondisi kesehatan jiwa, apakah yang bersangkutan bisa mencoblos atau tidak hanya dokter jiwa,” kata dia.
