Senin, 23 Mei 2022

Aset dan Pemerataan Pembangunan Jadi Fokus Pengawalan Fraksi PDIP Banyumas

Ketua Fraksi PDIP DPRD Banyumas, Agus Priyanggodo. (Foto : Dok pribadi)

Tiga periode menjabat sebagai anggota DPRD Banyumas, membuat Agus Priyanggodo, sudah sangat memahami hal-hal krusial yang harus diperjuangkan dan dikawal. Tentu saja yang menyangkut kepentingan rakyat dan selaras dengan agenda perjuangan partai.


Purwokerto, Serayunews.com

Ketua Fraksi PDIP ini selalu menegaskan kepada anggotanya untuk terus meningkatkan kehadiran, serta melakukan kerja yang serius, antara lain dengan memahami usulan perda-perda serta pandangan umum fraksi. Selain itu, loyalitas terhadap partai juga selalu diingatkan, mengingat posisi para anggota sebagai petugas partai.

“Semua agenda fraksi, selalu kita laporkan ke partai, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perintah partai harus kita jalankan. Karena apapun target kemenangan partai, nantinya akan lebih melonggarkan kesempatan kita untuk kembali duduk di DPRD, sehingga tugas fraksi adalah turut membangun citra partai,” kata Nova, sapaan Agus Priyanggodo, Jumat (25/3/2022).

Baca juga  Siaga SAR Khusus Lebaran, Basarnas Cilacap Terjunkan Puluhan Personel

Lebih lanjut Nova menjelaskan, fraksi harus bisa menjadi ujung tombak proses kemenangan partai, mengingat fraksi mempunyai keleluasaan untuk bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, bisa bercerita tentang program-program pemerintah, membumikan kinerja DPRD dan kinerja kepartaian. Sehingga ruang anggota fraksi untuk berkomunikasi dengan masyarakat lebih luas.

Pada periode pertama duduk di kursi DPRD, ayah dua anak ini langsung menjabat sebagai ketua Komisi A DPRD Banyumas. Nova langsung menunjukan taringnya dengan mendorong bagian hukum Pemkab Banyumas untuk menganggarkan sertifikasi aset daerah. Setelah sertifikasi aset daerah ini terlaksana, maka catatan WTP terkait laporan keuangan daerah statusnya meningkat.

“Pada saat itu status tanah milik pemkab banyak yang tidak jelas, bahkan ada tanah yang bersertifikat atas nama salah satu ibu pejabat, sekarang sudah dikembalikan ke pemkab,” jelasnya.

Berkat perjuangan Nova beserta Komisi A dan rekan-rekan di DPRD kala itu, ratusan hektar aset milik pemkab terselamatkan. Banyaknya proses tukar guling yang bermasalah, menurutnya akibat tidak adanya keterbukaan dalam pelaporan administrasi serta proses tukar guling.

Baca juga  Achmad Husein: Selama Mei 2022, Banyumas Hanya Temukan 1 Kasus Covid-19 

Tak hanya soal aset, Nova juga berkomitmen untuk memperjuangkan perimbangan bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan. Dimana pada saat itu ia duduk di Komisi B dan belum ada bantuan keuangan desa dari pusat seperti sekarang ini. Nova melihat masih ada ketimpangan anggaran antara kelurahan dan desa, dimana kelurahan yang notabene banyak diakomodir juga pembangunan infrastruktur oleh dinas terkait, namun bantuan keuanganya lebih besar dari desa.

Untuk kondisi saat ini, lanjutnya, dimana RPJP dan RPJM Banyumas mengamanatkan adanya pemekaran, maka berbagai persiapan harus mulai dilakukan. Terutama sentra-sentra ekonomi, pendidikan, perkantoran serta wisata untuk wilayah Banyumas barat dan timur harus muolai dipersiapkan, supaya tidak terjadi ketimpangan. Mengingat, saat ini untuk sentra ekonomi dan sebagainya masih lebih banyak terpusat di Kota Purwokerto.

Baca juga  RAPI Banjarnegara Siap Bersinergi Demi Terwujudnya Misi Kemanusiaan

“Walaupun proses masih panjang, namun kita harus sudah berpikir dan menyiapkan untuk 20 tahun mendatang, supaya Banyumas barat dan timur bisa bersaing dengan wilayah sekitarnya. Visi misi pemekaran ini tidak mungkin ditinggalkan, walaupun tahapannya baru pengajuan ke propinsi dan belum ada jawaban sampai sekarang,” tegas Nova.

Lelaki kelahiran 25 November 1972 ini juga mengingatkan untuk calon pemimpin Banyumas mendatang, agar membangun pijakan yang jelas. Mengingat Banyumas saat ini dihimpit oleh banyak kekuatan transportasi besar, seperti pelabuhan di Cilacap, bandara di Purbalingga, stasiun KA di Purwokerto serta rencana pembangunan jalan tol. Semua kekuatan transportasi tersebut harus bisa membawa dampak positif untuk Banyumas, karena itu pijakan atau arah pembangunan sektor ekonomi, pendidikan hingga pariwisata Banyumas harus diperjelas dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Berita Terkait

Berita Terkini