Belum Rampung, DPRD Purbalingga Lanjutkan Pembahasan Tiga Raperda Prakarsa

Senin, 15 Agustus 2022 pukul 16.13

Komisi I DPRD Purbalingga melakukan public hearing terkait pembahasan Raperda Prakarsa tentang Bumdes, di ruang rapat paripurna, Senin (15/8/2022). (Joko Santoso)

DPRD Purbalingga melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa. Masing-masing Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Raperda tentang Pembangunan Industri di Kabupaten Purbalingga tahun 2022-2045, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

“Ketiga Raperda tersebut merupakan usulan Komisi, II, dan IV. Sedangkan Raperda usulan komisi III yaitu Raperda Prakarsa tentang Pengarusutamaan Gender telah selesai pembahasan,” kata Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan kepada serayunews.com, Senin (15/8/2022).

Ia mengatakan, menindaklanjuti pembahasan, Komisi I mengadakan public hearing dengan sejumlah komponen. Ketua Komisi I Yuniarti bersama Wakil Ketua Puput Adi Purnomo hadir memimpin acara di ruang rapat paripurna tersebut.

“DPRD mengundang Camat se Kabupaten Purbalingga, Bagian Hukum Setda, Bagian Pemerintahan Setda, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian, Ketua Paguyuban Kades per kecamatan, perwakilan BumDesma dan perwakilan Bumdes,” terangmya.

Hari Ini Pendaftaran Calon Anggota PPK Pilkada Purbalingga Dibuka , Begini Cara Pendaftarannya

sekitar 1 hari yang lalu

Sementara itu, Komisi II dengan pimpinan H. Tongat bersama Dinperindag, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Hukum Setda. Mereka membahas Raperda Prakarsa tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. Di tempat terpisah, rapat kerja Komisi IV dengan pimpinan Teguh Dwiyanto, S.T. membahas Raperda Prakasa DPRD tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Pembahasan bersama dengan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sebelumnya, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyampaikan pihaknya mendukung dan mengapresiasi keempat raperda tersebut. Sebab, bisa memberikan kepastian hukum dalm pembangunan di Kabupaten Purbalingga. Tiwi juga menyoroti raperda BUMDes, pembangunan industri tahun 2022-2042, dan parkir kendaraan. Tiwi menyampaikan agar dalam tiga raperda itu, pengelolaannya tetap secara profesional, dan melihat potensi yang ada di Kabupaten Purbalingga maupun di setiap desa.