Sabtu, 17 April 2021

Dana Desa Rawan Penyimpangan, Kejari Banjarnegara Gencar Beri Penyuluhan

kejaksaan negeri banjarnegara, penyuluhan kejaksaan negeri banjarnegara, serayunews, serayu news, berita terkini, berita hari ini
Program Jaksa Garda Desa untuk optimalisasi pencegahan penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Desa, Kejaksaan Negeri Banjarnegara (Kejari)

Bentuk pencegahan dan sosialisasi hukum terkait penyalahgunaan dana desa terus digencarkan oleh Kejaksaan Negeri Banjarnegara. Bahkan untuk optimalisasi pencegahan penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Desa, Kejaksaan Negeri Banjarnegara (Kejari) memiliki program Jaksa Garda Desa.


Mandiraja, serayunews.com

Banyak kasus penyalahgunaan dana desa terjadi di beberapa daerah. Tak mau para pimpinan desa di Banjarnegara terlibat kasus hukum, Kejaksaan Negeri Banjarnegara melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait dana desa pada pemerintah desa se Kecamatan Mandiraja. Kegiatan ini dilakukan di Aula Desa Mandiraja Wetan, Rabu (7/4/2021).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarnegara Yasozisokhi Zebua mengatakan, dalam kegiatan ini, pihaknya sengaja mengundang para pemangku kebijakan di tingkat desa mulai dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kasi Kesra. Mereka merupakan orang-orang yang memiliki wewenang dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa

Menurutnya, Jaga desa atau Jaksa Garda Desa merupakan satu program Kejaksaan RI di bidang intelijen yang bertujuan untuk melakukan pencegahan khususnya dalam pengelolaan dana desa. Program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2018.

Pengelolaan dana desa yang dilakukan setiap tahapan mempunyai celah atau rawan penyimpangan. Oleh sebab itu untuk mengelola dana desa tersebut harus benar dan dilaksanakan dengan baik sesui dengan aturan yang ada, mulai dari tahap perencanaan saat musrenbangdes, penyusunan RAB hingga dalam bentuk APBDes.

“Tidak sampai di situ, pada tahap pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban harus dilakukan dengan benar dan teliti. Sebab semua mempunyai celah dan rawan penyimpangan. Sedikit saja terjadi penyimpangan, maka akan berurusan dengan hukum, jadi harus benar-benar dilakukan dengan baik dan jangan macam-macam,” ujarnya.

Dikatakannya, terjadinya penyimpangan yang dilakulan oleh kepala desa maupun perangkatnya bisa saja karena ketidaksengajaan. Hal ini terjadi karena kekurangpahaman dalam pengelolaan dana desa sehingga membuat kesalahan yang kesalahan tersebut dapat saja mempunyai unsur kerugian negara.

“Itu saja bisa terjerat hukum, apalagi kalau ada unsur kesengajaan,” ujarnya.

Oleh sebab itu Kejaksaan hadir untuk mencegah hal tersebut. Jaksa Garda Desa hadir melakukan pengawasan serta memberikan pendampingan, bahkan membuka ruang konsultasi kepada kepala desa beserta perangkatnya.

Berita Terkait

- Advertisement -

Berita Terkini