Dugaan Penyalahgunaan Bansos Panaskan Pilkada Purbalingga

Paslon 01 Lapor ke Bawaslu

Ketua Tim pemenangan Paslon Muhammad Zulham Fauzi-Zaini Makarim (Oji-Jeni), kembali lapor ke Bawaslu, Jumat (27/11/2020)

Ketua Tim pemenangan Paslon Muhammad Zulham Fauzi-Zaini Makarim (Oji-Jeni), kembali lapor ke Bawaslu, Jumat (27/11/2020) siang. Dua hal yang dilaporkan, yakni adanya dugaan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan indikasi penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dari kementrian. Bansos yang akan dibagikan berjumlah sekitar 19 ribu paket.


Purbalingga, Serayunews.com

Ketua Tim pemenangan Oji-Jeni, Adi Yuwono mengatakan, pihaknya melaporkan dugaan ketidaknetralan kepala dinas. Dalam hal ini adalah kepala dinas sosial (Dinsos). Selasa (26/11/2020) malam sekitar pukul 20.00 wib, kepala dinas itu datang ke Posko pemenangan 02, yang di Kalimanah. Menyampaikan terkait dengan bansos program dari Kementerian Sosial.

“Bansos itu harusnya untuk komunitas masyarakat, ada dugaan akan dibagikan ke komunitas relawan. Diharapkan program pemerintahan ini harus dijelaskan ke komunitas masyarakat secara gamblang, secara transparan,” kata Adi.

Diharapkan Adi, program pemerintahan ini harus dijelaskan ke komunitas masyarakat. Karena di masa pilkada sangat riskan disalahgunakan untuk kampanye. Sehingga, nantinya masyarakat yang menerima tahunya bantuan itu dari salah satu paslon.

“Bantuan sudah diterima berupa travel cek, ada 19 ribu paket, dengan indeks Rp 200 ribu, dan akan dipecah menjadi 24 ribu paket dengan indeks Rp 160 ribu. Ada laporan yang langsung ke saya, dan bisa dikonfirmasi, saya bertanggung jawab. Saya sudah konfirmasi ke kepala dinas, dan puspa hastama. Karena nantinya akan dibelanjakan ke puspa hastama,” katanya.

Menurut laporan yang diterima Adi Yuwono, rencana paket akan dibagikan sekitar tanggal 3-5 Desember. Dimana kurun waktu itu merupakan masa tenang. Pihaknya meminta Pemkab, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu perlu mengawasi itu. Bahkan, kalau memungkinkan ditunda sampai paska pemilihan, itu dirasa lebih baik.

“Rencana akan dibagikan 3-5 Desember pas hari tenang. Saya minta, Pemda, kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu, kalau bisa ditunda dulu, sampai setelah pilkada, sebagai antisipasi. Karena menurut saya, ada indikasi seolah seolah sembako dari salah satu calon bupati,” ujarnya.

Baca Juga : Pandemi, Kebutuhan Logistik Pilkada Purbalingga Membengkak

Baca Juga : Dua Paslon di Pilkada Purbalingga Saling Lapor Dugaan Pelanggaran Kampanye

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, Raditya Widayaka mengakui memang datang di posko tersebut. Tapi dia membantah dugaan ketidaknetralan itu. Dia mengatakan kedatangan ke Posko Paslon 02 itu karena diundang oleh salah satu komunitas yang akan menerima. Awalnya juga dia tidak mengetahui, lokasi bertemu itu adalah posko pemenangan.

“Saya datang karena diundang untuk melaporkan, dan saya sampaikan normatif saja. Laporan pertanggungjawabannya , mekanisme pembagiannya, dan udah saya pulang. Bahkan saya sampaikan silakan dibagi tapi jangan sampai ada embel-embel pilkada,” kata Raditya.

Dijelaskan, jika dituding membocorkan informasi ada bansos, dinilai sangat keliru. Karena para komunitas memang sudah mengetahui. Bahkan dari komunitas yang mengajukan, waktu kementerian datang ke Purbalingga. Ternyata pengajuan itu disetujui, dan dinas sosial dipanggil untuk mengambil.

“Waktu kementerian datang ke Purbalingga kan ada pengajuan proposal dari beberapa komunitas. Kami dipanggil ke kementerian untuk mengambil bantuan tersebut karena pengajuan di-approve. Saya terima berupa cek, nantinya akan dibagikan dalam bentuk paket sembako sekitar 19 ribu paket,” kata dia.

Berita Terkait

Berita Terkini