Pemkab Cilacap Rasionalisasi APBD 2020 Sebesar 50 Persen bagi Penanganan Covid-19

Cilacap, Serayunews.com-Pemerintah Kabupaten Cilacap merasionalisasi anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 sebesar 50 persen. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf pada Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Cilacap dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Cilacap, Rabu (22/4).

Sekda mengatakan rasionalisasi ini sesuai dengan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK/07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

“Kita akan ada penyesuaian APBD, komposisi belanja kita ada sebesar Rp 923, 327 miliar lebih, dengan rincian Belanja Modal sebesar Rp 581,176 miliar, serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 324,152 miliar, dan akan disesuaikan sebesar 50 persen, jadi sekitar Rp 461, 664 miliar lebih,” ujarnya yang juga sebagai Ketua TAPD Cilacap ini.

Penyesuaian anggaran ini, kata dia dilakukan di semua organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran yang dirasionalisasi diantaranya seperti pembangunan gedung, perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, pakaian dinas, pemeliharaan motor gedung, sewa gedung/rumah/gudang/parkir/sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa konsultasi, makanan dan minuman paket rapat di dalam dan luar kantor, sosialisasi workshop, bimbingan teknis dan juga pelatihan.

Selain itu mengurangi anggaran pada belanja modal seperti pengadaan kendaraan dinas, pengadaan mesin dan alat, pengadaan tanah, renovasi gedung, pembangunan gedung baru, pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda.

“Pembangunan gedung Bappeda, DPKAD, Kejaksaan Negeri Cilacap, dan Mal Pelayanan Publik Kita cancel semua,” ujarnya.

Dengan adanya rasionalisasi atau penyesuaian tersebut, mana ada kegiatan yang dihapus, ada juga yang hanya dikurangi 50 persen.

Nantinya anggaran tersebut akan masuk belanja tidak terduga, sehingga akan lebih mudah dalam penggunaannya jika terjadi wabah yang berkepanjangan.

“Ini nanti yang tahu masing-masing OPD, mana yang disesuaikan mana yang tidak. Yang terpenting minimal 50 persen untuk disesuaikan, nanti dimasukan pada belanja tidak terduga,” katanya.

Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan dengan belanja, digunakan untuk mendanai belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan Covid-19.

Saat ini Pemkab Cilacap telah menganggarkan sekitar Rp 54 miliar untuk percepatan penanganan Covid-19 di Cilacap. Digunakan bagi penanganan kesehatan dan juga jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat mengatakan rapat kerja Banggar dan TAPD digelar untuk mengetahui pergeseran anggaran yang dilakukan oleh eksekutif.

Serta untuk mengetahui apakah anggaran tersebut digunakan bagi kesehatan, dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

“Pergeseran menjadi kewenangan eksekutif. Tapi, karena begitu ada pergeseran di pagu anggaran maupun nomenkatur, jadi jika covid-19 sudah aman, tinggal penataan ekonomi, maka fungsi dijalankan, jika pada saat ada kegiatan digeser atau dihilangkan, sementara kita masih mengacu pada paripurna APBD, sehingga kita perlu diterangkan baik lesan maupun tertulis, agar menjadi pegangan. Agar ada sinergitas,” ujarnya.

Komentar