Ilustrasi Jalan Tol

Cilacap, Serayunews.com-Persiapan pembangunan jalan tol yang akan melewati Cilacap hingga ke Yogyakarta, masih dalam tahap penentuan lokasi dan rute. Pemerintah Kabupaten Cilacap menyiapkan tiga trase yang mengacu pada Tata Ruang dari Provinsi Jawa Tengah. Penentuan lokasi serta pembebasan lahan jalan tol, dinilai harus memperhatikan dampak sosial lingkungan. Pemerintah serta masyarakat juga harus mewaspadai mafia tanah.


 

Manajer Program Pedesaan dan Kewirausahaan Sosial Lembaga Penelitian Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH), Barid Hardiyanto,‎ menjelaskan, dibadingkan dengan masyarakat awam, mafia tanah biasanya akan mengetahui lebih dulu lokasi lahan yang akan dibebaskan. Mafia tanah akan selalu dekat dengan pembuat kebijakan. Hal tersebut harus diwaspadai semua pihak, karena bisa merugikan pemerintah dan masyarakat.

“Mafia tanah akan membeli tanah lebih rendah dari harga tanah saat diganti untuk kepentingan proyek. Praktik mafia tanah bisa merugikan masyarakat bahkan bisa menghambat pembangunan,”jelasnya saat dihubungi serayunews.com.

Dalam praktiknya, kata dia, modus mafia tanah akan membeli tanah dalam skala luas dengan harga yang tinggi pada jalur yang diprediksi akan menjadi lahan pembangunan. Bahkan dalam beberapa kasus, mafia tanah juga bisa bermain dengan regulasi serta bersiasat dengan pejabat pemegang proyek.

“Apabila ada indikasi kuat terkait hal tersebut, masyarakat bisa melaporkannya ke pihak terkait. Pasalnya, praktik tersebut bisa dipidanakan,” ungkapnya.

Terkait dengan dampak sosial dan lingkungan, kata dia, pembangunan jalan tol bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Namun, bagi masyarakat bawah yang terdampak pada wilayah yang berdekatan dengan pembangunan jalan tol belum tentu bisa menikmati. Bahkan, kondisi tersebut bisa berdampak negatif pada perekonomian masyarakat bawah.

“Seperti yang terjadi di sejumlah daerah, misalnya Pekalongan dan sekitar jalur Pantura. Sejumlah warung kecil serta beberapa jenis usaha masyarakat kecil lumpuh,” ujarnya.

Pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan dampak langsung kepada masyarakat bawah, seperti akses jalur arteri. Pembatasan akses pada wilayah disekitar jalur tol dinilai bisa menghilangkan mata pencaharian masyarakat kelas bawah. Terkait dengan keberadaan rest area dan sentra UMKM, tidak semua golongan masyarakat mempunyai kesempatan dan hanya bisa menampung sebagian kecil dari keseluruhan masyarakat kemungkinan terdampak.

“Memang untuk pertumbuhan ekonomi secara makro, distribusi barang dan kemudahan akses industri bisa lebih baik. Tetapi perlu juga diperhatikan dampak ekonomi masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan kondisi infrastruktur skala besar, masyarakat kecil bisa jadi harus menyesuaikan mata pencahariannya lima hingga 10 tahun,” paparnya.

Komentar