Minggu, 28 Februari 2021

Sempat Tertunda, Mall Pelayan Publik Cilacap Bakal Dibangun Tahun ini

Desain Mall Pelyanan Publik Cilacap.

Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MMP) Kabupaten Cilacap  sempat terunda karena refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19. Rencananya pembangunan akan dilanjut pada tahun 2021 ini.


Cilacap, Serayunews.com

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Alexander Ristiyanto Mengatakan, pembangunan mal pelayanan publik (MPP) ditargetkan pada akhir bulan Maret 2021 sudah masuk tender dan turun surat perintah kerja (SPK), dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp15 miliar.

“Untuk alokasi rencana MPP, pagu anggarannya 15 M, saat ini di perencanaan menjadi dokumen, setelah itu baru masuk ULP untuk proses tender, dan target rencana kami akhir Maret sudah SPK,” ujar Risti, Rabu (20/01/21).

Lebih lanjut, MPP akan dibangun di Jalan Tentara Pelajar atau di sebelah gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Cilacap, dengan anggaran APBD Kabupaten Cilacap. Sedangkan untuk pembangunannya nanti dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cilacap.

Sementara itu dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap, Dian Arinda Murni mengatakan, pihaknya sebagai penerima manfaat gedung Mal Pelayanan Publik, nantinya gedung tersebut akan diisi dengan berbagai macam kemudahan pelayanan dalam satu atap.

“Nantinya kita (DPMPTSP) yang menerima manfaat gedungnya, software kita siapkan, termasuk SDM di didalamnya, harapannya bulan Desember 2021 bisa di soft lounching,” kata Dian Arinda Murni, (20/01).

Sedangkan terkait jaringan dan konektivitas, pihaknya sudah berkoordinasi dan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

“Pembangunan gedung di PUPR, jaringan dan koneksi di Diskominfo, kita (DPMPTSP) siapkan mekanisme tata hubungan kerja di dalamnya” ungkapnya

Di dalam Mal Pelayanan Publik nantinya akan ada sekitar 42 pelayanan dari berbagai instansi seperti pengurusan administrasi kependudukan, berbagai perizinan usaha, BPJS, Samsat, BPN, dan pengurusan perizinan lainnya.

“Dengan MPP ini pelayanan publik akan lebih cepat dan mudah, karena segala kepengurusan administrasi maupun perizinan ada di dalamnya,” pungkasnya.(Ulul)

Berita Terkait

Berita Terkini

- Advertisement -