JAKARTA, SERAYUNEWS–Badan Gizi Nasional (BGN)melakukan penghentian sementara operasional 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan karena SPPG tersebut tidak memenuhi standar. Kendati demikian penutupan tersebut dipastikan tidak akan mengganggu penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para penerima manfaat.
BGN telah menyiapkan mekanisme redistribusi layanan agar peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya tetap memperoleh makanan bergizi secara berkelanjutan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menegaskan bahwa penghentian sementara operasional SPPG merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola Program MBG sekaligus memastikan seluruh layanan memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.
“Kita pastikan apabila ada dapur yang ditangguhkan, maka penerima manfaat yang sebelumnya dilayani tidak akan kehilangan haknya. Kita berusaha agar layanan tersebut dapat ditutupi melalui dapur lain,” ujar Sudaryono, dikutip dari bgn.go.id, Senin (27/7/2026).
Sebanyak 833 SPPG yang dihentikan sementara terdiri atas 98 SPPG di Wilayah I (Sumatera), 311 SPPG di Wilayah II (Jawa dan Madura), serta 424 SPPG di Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua). Penghentian dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi standar kebersihan, sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), maupun persyaratan teknis lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan MBG.
Menurut Sudaryono, langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi cakupan pelayanan, melainkan memastikan setiap makanan yang diterima masyarakat aman dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan BGN.
“Ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kesehatan seseorang. Jadi bagian yang tidak memenuhi standar kebersihan, sanitasi, maupun persyaratan yang telah kita tetapkan, memang harus kita tangguhkan,” tegas Pak Dar.
BGN memastikan bahwa penerima manfaat yang sebelumnya dilayani oleh SPPG yang dihentikan sementara akan dialihkan ke SPPG lain yang telah memenuhi standar. Dengan mekanisme redistribusi tersebut, keberlangsungan penyaluran Program MBG tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Intinya kita ingin memastikan menu disajikan dengan baik, standar kualitasnya bagus, anak-anak makan dengan baik, kebutuhan gizinya terpenuhi, dan ekonomi tetap berjalan. Kita ingin semua berjalan dengan baik,” ujar Pak Dar, sapaan akrabnya.
Selain melakukan redistribusi layanan, BGN terus melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap SPPG agar seluruh satuan pelayanan dapat memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BGN dalam menghadirkan layanan MBG yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh penerima manfaat di Indonesia.
