Selasa, 29 November 2022

Bupati Banyumas Geram, Dituding Tolak SKB Tiga Menteri

Bupati Banyumas, Ir Ahcmad Husein memberikan saat keterangan terkait SKB tiga mentri. Foto : Shandy Y

Bupati Banyumas, Achmad Husein geram ketika disebut oleh mantan Wali Kota Padang periode 2004-2014, Fauzi Bahar. Bahar menyebut bahwa Husein menolak Surat Keputusan Bersama (SBK) Tiga Menteri terkait penerapan aturan berpakaian di sekolah.


Banyumas, Serayunews.com

“Itu tidak bener itu, hoaks itu. Bupati Banyumas selamanya akan patuh memedomani apapun yang dikeluarkan pemeritnah pusat. Saya kecewa ini, protes, nggak bener itu,” ujar Achmad Husein, Rabu (17/2).

Bupati menjelaskan, bahwa yang disampaikan oleh pihaknya bukan seperti yang dimaksudkan oleh Fauzi Bahar, dengan menolak SKB Tiga Menteri.

“Sekarang karena zaman lagi susah jangan diwajibkan, terutama SD dan SMP negeri, jangan mewajibkan pungutan apapun kepada orang tua, termasuk seragam. Wong itu sekolah di rumah kok seragaman, kalau memang nanti tatap muka baru ada seragam,” katanya.

Selain pernyataan tersebut, Husein mengaku punya rencana jika sekolah sudah diperbolehkan tatap muka. Pemkab Banyumas akan memberikan seragam secara gratis, khususnya kepada warga yang tidak mampu.

“Insyaallah seragam SD, SMP kita yang akan tanggung. Terkait SKB Tiga menteri, kita jalankan tidak ada masalah, kita harus patuh kepada pemerintah pusat, kita patuhi saja,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dalam menanggapi pernyataan Fauzi, pihaknya juga telah melakukan tindak lanjut ke dinas pendidikan. Dia memastikan kepada semua pihak terkait bahwa pernyataan mantan Wali Kota Padang itu tidak benar.

Seperti diketahui, ada SKB 3 menteri yang memuat tentang seragam sekolah. Tiga menteri tersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Setidaknya ada enam poin dalam SKB Tiga Menteri tersebut.

Pertama, keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda).

Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: a. Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, b. Seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Ketiga, pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

Kelima, jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar.

Keenam, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Editor :Redaksi

Berita Terpopuler

Berita Terkini