Cilacap, serayunews.com
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Cilacap Achmad Fauzi menyampaikan, upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui pendataan subjek dan objek pajak, penilaian individu terhadap objek pajak khusus, pemeriksaan pajak daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut penagihan.
Adapun upaya kedepan yang akan dilaksanakan meliputi optimalisasi pelaksanaan digitalisasi atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan perubahan tarif pajak daerah sesuai perubahan ketiga Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap.
Selain itu, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, serta evaluasi terhadap SKPD pengelola pendapatan untuk mengurangi kebocoran pendapatan.
“Peningkatan PAD salah satunya tahun ini sudah mulai berjalan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang) Survei kenaikannya bisa 5-10 kali lipat, akan dimulai dari kita para pejabat termasuk angota dewan. Kemudian pelayanan digitalisasi dengan teknologi informasi, sehingga harapannya semua layanan pajak retribusi langsung disetor ke kas daerah, tidak ada lagi setoran lewat tunai,” ujar Fauzi, Jumat (25/06).
Fauzi menambahkan, hal tersebut sebagai evaluasi monitoring supaya tidak ada kebocoran, pihaknya optimis hitungan itu bisa meningkatkan pendapatan yang signifikan jika dilakukan dengan sistem digital dan bekerjasama dengan perbankan untuk retribusinya.
“Semuan pajak sudah jalan menggunakan digital, kita sedang kerjasama dengan bank untuk retribusinya ada sebanyak 19 retribusi yang nantinya tersentra dengan link, pelayanan menggunakan mobile banking, ini akan dijalankan sekitar 2-3 bulan kedepan, namun secara keseluruhan baru tahun depan,” ujarnya.
Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan daerah, pihaknya juga akan melakukan pembaharuan SPPT di wilayah kota. Sebab pihaknya menilai banyak berdiri bangunan namun laporan SPPTnya masih berupa tanah.
“Nanti kerjasamanya dengan salah satu bank, mungkin biayanya sekitar Rp 1 miliar, bank itu siap asal ada proposal dari Pak Bupati, mudah-mudahan tidak lewat APBD tetapi melalui kerjasama bank,” ujarnya.
