Cilacap, serayunews.com
Hadir dalam acara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Awaluddin Muuri beserta para asisten. Hadir pula kepala OPD dan sejumlah pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Melalui e-LaporBup, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dan mendapatkan jawaban dalam waktu yang relatif singkat.
“Di era keterbukaan informasi, kita harus siap mental. Siap dapat kritik. Selain itu, ini untuk menjembatani kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi bisa berkurang dengan memberikan edukasi,” kata Yunita.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan atas gangguan layanan publik dengan memangkas jalur komunikasi pada birokrasi di bawah pengawasan langsung oleh Bupati. Tidak hanya menjadi media evaluasi, e-LaporBup juga berfungsi untuk menghimpun masukan terhadap layanan pemerintah.
Yunita meminta layanan pengaduan seluruh OPD pada jajaran Pemkab Cilacap terintegrasi pada e-LaporBup untuk memudahkan pengawasan. Di sisi lain, kepala OPD juga dapat memantau laporan pengaduan sesuai tupoksinya masing-masing. Termasuk, katanya, laporan yang membutuhkan tindak lanjut maupun yang sudah terselesaikan.
“Dari OPD-OPD lain yang selama ini ada WhatsApp dan lainnya untuk aduan, sudah pakai ini saja. Biar jadi satu,” tegas Yunita.
Kepala Diskominfo Cilacap, Supriyanto didampingi Kabid Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik, Sherly Dyah Permanasari memberikan penjelasan. Dia mengatakan, e-LaporBup merupakan upaya reformasi birokrasi di sektor layanan publik. Sebelumnya, masyarakat dapat mengakses layanan LaporBup melalui WhatsApp pada nomor 0852-9008-2800.
Kini layanan tersebut makin lengkap dengan hadirnya aplikasi e-LaporBup yang dapat masyarakat akses pada laman laporbup.cilacapkab.go.id. Untuk menyampaikan laporan, pelapor wajib memasukkan nomor ponsel yang terintegrasi dengan aplikasi WhatsApp. Selanjutnya sampaikan laporan sesuai dengan lokasi/alamat dengan lengkap dan jelas.
Pelapor tidak perlu khawatir karena admin menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Sistem ini juga terintegrasi dengan layanan LaporGub, yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dipantau langsung oleh Gubernur.
