Senin, 18 Oktober 2021

Dilema Kegiatan PTM di Purbalingga, Siswa Harus Sudah Vaksin Tapi Ketersediaan Dosis Terbatas 

Para siswa SMPN 4 Mrebet saat persiapan pulang ke rumah usai menjalani Isoter di Gedung Sekolah, Kamis (30/09/2021). (Amin)

Sekitar dua pekan lalu sejumlah ruang kelas sekolah di Kabupaten Purbalingga mulai dibuka untuk pembelajaran. Tetapi rencana itu kembali diurungkan, karena adanya ledakan kasus positif covid-19 kalangan pelajar. Salah satu syarat untuk dilakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yakni telah 30 persen siswa telah divaksin. Tetapi, kuota vaksin sangat terbatas untuk mencukupi kebutuhan jumlah pelajar.


Purbalingga, serayunews.com

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Satgas Covid-19 Kabupaten akan terus melakukan evaluasi. Bagaimana perkembangan kasus persebaran covid-19, ketika dilaksanakan PTM. Tentunya agar bisa berjalan selaras, antara kesehatan dan pendidikan.

“Kita (Pemkab dan Satgas Covid-19, red) akan melakukan evaluasi, sampai tanggal 4 Oktober atau pekan depan,” kata Tiwi, usai melepas pulang siswa SMPN 4 Mrebet, dari lokasi Isoter, Kamis (30/09/2021).

Sembari menunggu hasil dan evaluasi perkembangan kondisi, Pemkab juga terus mendorong program vaksinasi. Menyiapkan dilaksanakannya PTM, vaksinasi difokuskan ke dunia pendidikan. Baik para siswa maupun guru dan karyawannya.

“Sambil nunggu evaluasi, kita terus mendorong vaksinasi,” katanya.

Ketika PTM akan diterapkan, Bupati Tiwi menegaskan, SPO, dan Prokes harus diperketat. Sehingga bisa meminimalisir penyebaran virus. Tak hanya disekolah, Prokes pun harus disiplin diterapkan saat dilingkungan keluarga. Selain itu, disyaratkan setidaknya 30 persen jumlah siswa di suatu sekolah sudah tervaksin.

“Tentunya nanti ada skala prioritas, dari SD, SMP, SMA kelihatannya paling siap adalah SMA. Jadi kita buka dulu untuk SMA, nanti kita evaluasi, kalau sudah aman, ditambah lagi ke SMP, dan juga SD. Tapi setidaknya 25-30 persen siswa sudah divaksin,” katanya.

Hanya saja, untuk bisa merealisasikan syarat vaksinasi itu, Pemkab tak bisa memberi jaminan. Sebab pihaknya tidak bisa memastikan bisa menyediakan jumlah vaksin yang dibutuhkan. Selama ini, vaksin yang ada merupakan jatah dari Pemerintah pusat, jumlahnya pun terbatas. Belum lagi adanya syarat ketika

“Seluruh vaksin yang didroping, baik dinkes, TNI, Polri, Satgas Covid Kabupaten sepakat untuk prioritas pelajar. Wujud mendukung proses pembelajaran tatap muka,” kata Tiwi

Berita Terkait

Berita Terkini