SERAYUNEWS– Akhir-akhir ini, Panglima Tentara Negara Indonesia atau TNI, Jenderal Agus Subiyanto baru saja menetapkan penyebutan kelompok bersenjata yang menuntut Papua merdeka sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bukan lagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST).
Untuk mendukung langkah penyebutan OPM oleh TNI, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), yakni Bambang Soesatyo mengaku siap pasang badan. Khususnya jika ada pihak yang mempersoalkan HAM atas kewajiban TNI/Polri dalam melaksanakan penegakan hukum dan melaksanakan perintah konstitusi.
Bamsoet sapaan akrabnya menegaskan, keselamatan bangsa di atas segalanya sesuai amanat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia.
“Keputusan Panglima TNI menyatakan kembali kelompok bersenjata di Papua sebagai OPM sudah tepat. OPM merupakan istilah untuk gerakan pro-kemerdekaan Papua sejak tahun 1963. Selama ini kelompok bersenjata Papua terus melakukan aksi separatis, teror hingga pembunuhan. Aksi keji dan biadab dilakukan terhadap guru, tenaga kesehatan, personel TNI/Polri hingga masyarakat umum,” ujar Bamsoet dalam pernyataan resminya di Jakarta, Sabtu (13/4/24).
Seperti kita ketahui, Penyebutan OPM tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024 tertanggal 5 April tahun 2024 dengan alasan kelompok bersenjata di Papua menamakan dirinya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sama dengan OPM.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan iti menegaskan, pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri harus terus melakukan tindakan tegas dan terukur kepada OPM.
Sikap tegas negara terhadap OPM di Papua merupakan wujud kehadiran negara untuk menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil di Papua.
“Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap para kelompok separatis, teroris ataupun OPM untuk meneror serta melakukan aksi kejahatan hingga menimbulkan korban jiwa,” tegas Bamsoet.
“Semua gerakan separatis dan teroris di Indonesia harus ditumpas hingga bersih. Jangan berikan peluang gerakan separatis dan teroris tumbuh subur di Indonesia,” ujar Bamsoet yang kembali terpilih dari Dapil Jawa Tengah VII dengan perolehan 80.468 suara.
Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, selain melakukan tindakan tegas dan terukur, pemerintah juga perlu terus membangun dialog dengan pemerintah daerah.
Selain itu, perbincangan dengan para tokoh adat, suku, agama, pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya. Dialog dilakukan untuk menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai.
“Penyelesaian persoalan kelompok bersenjata di Papua harus dilakukan secara komprehensif. Selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan, pemerintah tetap perlu melakukan penyelesaian melalui jalur dialog dengan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan,” pungkas Bamsoet.
