SERAYUNEWS – Para narasumber dalam Fokus Group Discussion (FGD) di Aula Kecamatan Cilongok, Senin (27/01/2025), menilai bahwa demokrasi di Indonesia masih sebatas prosedural dan belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Kegiatan ini menghadirkan anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng, Bambang Hariyanto Baharudin (BHB), serta Muhammad Ryan Fitria Ramdlani, SSos, MIP, dosen jurusan Politik FISIP Unsoed, dan Agus Wahyudi SSos, wartawan Suara Merdeka.
Agenda dengan moderator Harry Trianggono itu, juga melibatkan masyarakat umum dari Kecamatan Cilongok. Adapun tema yang jadi pembahasan adalah Partisipasi Politik Masyarakat dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Demokrasi.
BHB menjelaskan, ada kemajuan dalam kebebasan politik dan partisipasi publik pasca-Orde Baru. Namun, ia menyatakan bahwa esensi demokrasi sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat belum tercapai.
Menurutnya, demokrasi yang substansial seharusnya memberikan dampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Persoalan struktural seperti kemiskinan dan pengangguran, masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan,” ujarnya.
BHB juga menyoroti fokus sistem politik yang lebih pada aspek prosedural seperti pemilu, tanpa memperhatikan substansi kebijakan.
“Ini mencerminkan demokrasi yang prosedural, bukan substansial,” kata dia.
BHB menekankan perlunya masyarakat memahami pentingnya peran aktif dalam proses politik. Ia menilai, banyak masyarakat belum menggunakan hak politik dengan bijak dan terjebak dalam praktik politik transaksional.
Pendidikan politik menjadi solusi penting, untuk menciptakan demokrasi substansial. Dengan pendidikan politik, masyarakat dapat memahami pentingnya memilih pemimpin dan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait. Kita juga perlu menanamkan kesadaran bahwa demokrasi bukan hanya soal hak suara, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kesejahteraan,” katanya.
BHB menggarisbawahi, bahwa peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan demokrasi berkualitas.
“Jika kedaulatan politik digunakan dengan cerdas dan sesuai porsinya, maka demokrasi tidak hanya menjadi prosedural. Sehingga benar-benar menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata,” katanya.
Agus Wahyudi menjelaskan, bahwa langkah memperkuat demokrasi bisa melalui partisipasi inklusif dengan melibatkan semua kelompok masyarakat. Termasuk minoritas dan perempuan.
Ia menambahkan bahwa partisipasi substantif harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam memilih, tetapi juga dalam mengawal kebijakan. Agus juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam diskusi berbasis data dan fakta.
“Ada juga partisipasi dalam ruang lokal dengan memanfaatkan musyawarah desa, forum RW/RT, atau inisiatif lokal lainnya untuk memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput,” kata Agus.
Acara ini harapannya dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sekaligus menjadi langkah awal untuk menciptakan demokrasi yang lebih substansial di Indonesia.
