Semarang, serayunews.com
“Dari eksekutif maupun legislatif masih ada waktu sampai hari Selasa untuk keputusannya. Saya berharap kawan-kawan bisa membahas sebelum ambil keputusan,” kata Ganjar usai memberikan penjelasan atas Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan Nota Keuangannya dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (23/9/2022).
Dalam paripurna tersebut Ganjar menjelaskan tiga prioritas perubahan APBD. Pertama terkait dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), harus menyikapi kebijakan bijak. Sehingga pengalihan subsidi BBM ke berbagai bantuan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu.
“Mari kita hitung betul dampak dari kenaikan BBM ini agar kita bisa merespons persoalan masyarakat. Jaga daya belinya, jaga inflasinya. Sektor, subsektor, dan kelompok sasarannya musti jelas. Saya minta betul karena ini juga menjadi PR nasional kita,” kata Ganjar.
Kedua, Ganjar mengingatkan posisi cuaca tidak baik serta kondisi dunia yang sedang bergejolak. Maka harus memperhatikan dan menyiapkan secara serius pertanian dalam arti luas. Beberapa komoditas yang termasuk dalam volatile food juga sangat mempengaruhi inflasi dalam beberapa bulan terakhir.
“Urusan pertanian dalam arti luas siapkan betul sehingga bantuan bisa ke sana. Karena profesi-profesi yang ada di sana juga terganggu, baik petani maupun nelayan ini juga terganggu karena itu maka bantuan ini kita arahkan ke sana,” katanya.
Ganjar juga meminta agar bantuan-bantuan yang tidak terlalu penting untuk infrastruktur kecil agar diakumulasikan dan jadi satu untuk mendorong sektor yang lebih membutuhkan.
“Lebih baik akumulasikan, jadikan satu, untuk mendorong pengendalian inflasi, meningkatkan kembali ekonomi masyarakat yang lagi sulit dan itu kita harapkan sampai hari Selasa kawan-kawan bisa membahas,” jelasnya.
Terakhir yang menjadi fokus adalah proporsionalitas di antara bantuan kepada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, pemberian bantuan tambahan 2022 akan terdistribusi kepada 21 kabupaten/kota. Dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah maka tidak menutup kemungkinan bantuan itu dapat dialokasikan kepada 14 kabupaten/kota lain secara proporsional. Dalam hal ini Kabupaten Purworejo dan Pemalang mendapatkan bantuan tertinggi.
“Proporsionalitas bantuan yang kita berikan ke kabupaten/kota yang ada, khususnya kabupaten yang miskin kita prioritaskan yuk karena sekali genjot bisa dapat banyak hal. Pengendalian dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi termasuk penurunan angka kemiskinan,” ungkapnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo juga mendapatkan draft pandangan umum dari masing-masing fraksi terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 itu. Selanjutnya Ganjar rencananya akan memberikan jawaban atas pandangan fraksi dalam rapat paripurna berikutnya.
