Advertisement
Advertisement
“Saya lebih mendorong pada kemiskinan ekstrem. jadi, bantuannya boleh digeser ke sana. Umpamanya, bantuan dari provinsi mau dipakai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem ini nanti akan saya izinkan,” kata Ganjar usai memberikan arahan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem untuk Kabupaten Grobogan dan Demak di Kantor Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Rabu (25/1/2023).
Ganjar menyampaikan, penanganan kemiskinan ekstrem itu sesuai dengan arahan presiden beberapa waktu lalu, di mana penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia harus selesai pada 2024.
Di sisi lain, Ganjar memberikan tanggung jawab kepada para kepala desa dan juga tim percepatan kemiskinan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem. Untuk itu sekitar 99 perwakilan kepala desa dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, 35 camat.
“Hari ini kita coba selesaikan untuk penanganan sampai ke level mikro. Mikronya ada di mana? Ada di desa. Ketika kemarin kami sudah mencoba untuk mengambil data yang ada di Pemalang sama Brebes, hari ini Grobogan dan Demak. Sehingga, kami minta perhatian kawan-kawan kades untuk mendata. Satu minggu ini mereka mau mendata, camat-camat nanti akan mensupervisi dan nanti akan dikompilasi di kabupaten. Jadi, di Kabupaten Demak maupun Grobogan nanti akan menyiapkan,” kata Ganjar.
Setelah data riil kemiskinan ekstrem didapat dan terverifikasi, maka program penyelesaian harus langsung segera dilaksanakan. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Grobogan dan Demak sudah mempunyai sejumlah program penanganan kemiskinan sampai tingkat desa. Namun tidak sampai di situ saja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan turun tangan memberikan bantuan termasuk mencarikan sumber dana lainnya.
“Tapi tidak akan selesai di situ, pasti mereka akan berat maka kita akan carikan seperti Baznas. Rakor BAZNAS kemarin juga sudah setuju bahwa pentasarufan dari BAZNAS ini juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Ini contoh saja. CSR juga kita dorong,” ungkapnya.
Saat ini, Pemprov Jateng melalui Dinas Tenaga Kerja mulai memetakan dan mengajak perusahaan pada masing-masing daerah, untuk menerima pekerja dari keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem. Setidaknya di Kabupaten Demak dan Grobogan ada lebih dari 20 perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
“Kalau butuh pelatihan, pemerintah siap untuk memfasilitasi. Tapi kalau mereka butuh yang unskill lalu mereka mau training sendiri itu juga lebih baik. Jadi mereka bisa mendapatkan tambahan sehingga dari strategi pengeluarannya nanti akan terpenuhi. Ini yang sedang kita siapkan,” jelas Ganjar.
Terkait pendidikan, Ganjar juga meminta kepala desa untuk mencari anak yang tidak sekolah. Kemudian didorong dan sedikit dipaksa agar mau sekolah. Fasilitas dari Pemprov Jateng sudah disiapkan melalui sekolah virtual atau sekolah gratis di SMK Jateng dan 15 sekolah semi boarding lain di Jateng.
“Kami siapkan model aksesnya umpama dengan cara yang virtual sehingga nanti Dinas Pendidikan kami akan coba fasilitasi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem dan desa dengan kategori miskin di Grobogan dan Demak. Di antaranya pemasangan listrik murah bagi masyarakat tidak mampu sebanyak 253 KK di Kabupaten Grobogan sebesar Rp 227.700.000, beasiswa untuk 4 Siswa SMA di Kabupaten Grobogan dan Demak masing-masing sebesar Rp 2.400.000.
Lalu, ada pembangunan 1 Unit Biogas Kapasitas 20 M3 untuk 4 lokasi di Kabupaten Grobogan masing-masing Rp 60.000.000, pembangunan Masjid Hidayatul Mukarromah Kabupaten Grobogan Rp 30.000.000, pembangunan Gereja Isa Almasih Kabupaten Grobogan Rp 30.000.000, pembangunan Mushola Riyyadhotul Muttaqin Kabupaten Grobogan Rp 20.000.000, dan pembangunan Gedung TPQ Nurul Iman Kabupaten Grobogan Rp 50.000.000.
