Penandatanganan itu berlangsung dalam rapat paripurna legislatif Jawa Tengah di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. KUA-PPS ini menjadi dasar Rancangan APBD TA 2023.
“Ini tinggal pembahasan masing-masing item dan biasanya tidak terlalu lama,” kata Ganjar usai acara.
Kesepakatan ini dicapai setelah melalui negosiasi panjang antara eksekutif dan legislatif. Ganjar menjelaskan, hal ini disebabkan pertimbangan kondisi ekonomi yang masih dinamis baik saat ini maupun masa depan.
“Dari dinamika yang ada kami mintakan kemarin kepada kawan-kawan baik di eksekutif maupun legislatif untuk yuk prioritas yang kira-kira belum bisa terkejar, kita kejar hari ini,” ujar Ganjar.
Mantan anggota DPR RI ini menuturkan, dalam KUA-PPS ini disepakati alokasi anggaran diberikan kepada pos anggaran prioritas. Misalnya terkait menciptakan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan pembangunan antardaerah termasuk soal Indeks Pembangunan Manusia.
“Sehingga anggaran-anggarannya bisa masuk pada prioritas itu dan bisa disepakati, ini penting,” tegasnya.
Sesuai periode jabatan, ini menjadi tahun terakhir Ganjar turut serta merancang APBD Pemprov Jateng. Sebab masa jabatannya akan berakhir pada September 2023.
Selama menjabat, Ganjar menegaskan teguh pada prinsip mengutamakan good governance dan menjaga integritas. Itu pun diterapkannya hingga kini tercapai kesepakatan KUA-PPS APBD TA 2023.
“Betul-betul kita akan mengawal agar governance bisa dilakukan, integritas bisa kita jaga dan manfaat bisa kita berikan kepada rakyat,” tegas Ganjar.
Di sisi lain, Ia mengatakan, penandatanganan KUA-PPS ini masih berjalan sesuai jadwal. Ketua Umum Persada.id itu yakin usai agenda paripurna hari ini, pembahasan RAPBD akan berjalan sesuai rencana dan selesai pada waktunya.
“Alhamdulillah sih sampai hari ini masih (on schedule), kan nanti sampai akhir November. Makanya kalau hari ini pokok-pokok besar sudah bisa deal insya Allah teknisnya nggak akan sulit,” tandasnya.
Pimpinan Sidang yakni Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman mengapresiasi seluruh anggota dan staf yang terlibat pada tercapainya kesepakatan KUA-PPS ini. Sukirman menuturkan, intrik yang muncul merupakan bagian dari proses politik.
“Proses politik memang tidak ada yang memuaskan seluruh pihak, tetapi itu adalah komitmen dan konsistensi kita untuk menjalankannya,” ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
