Minggu, 25 September 2022

HNSI Sebut Syarat Pembelian BBM Subsidisi Memberatkan Nelayan di Cilacap

Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap Sarjono, usai ikuti FGD menyikapi kenaikan BBM di Cilacap, (Ulul Azmi).

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak ke berbagai sektor, termasuk aktivitas nelayan di Cilacap. Bahkan, pembelian BBM subsidi dengan syarat rekomendasi, memberatkan nelayan kecil.


Cilacap, serayunews.com

Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap Sarjono mengatakan, bahwa dari jumlah sekitar 20 ribu nelayan di Cilacap, ada sekitar 5000 nelayan kecil yang menggantungkan operasional dari BBM subdisi terutama jenis Pertalite.

Namun menurutnya, dengan adanya kebijakan pembelian BBM menggunakan syarat rekomendasi perseorangan, sehingga memberatkan dan mempersulit khususnya bagi nelayan kecil.

“Kenapa kalau buat nelayan susah, harus ada persyaratan ABCD, mobil datang tinggal mengisi aja tidak ada persyaratan. Perizinan yang membuat persyaratan juga susah di provinsi, ini kan susah. Kita mau taat hukum dari mana yang buat taat juga susah,” ujar Sarjono, usai acara FGD menyikapi kenaikan harga BBM di d’pillars Cilacap, belum lama ini.

Sarjono mengharapkan pemerintah bisa memudahkan akses untuk nelalayan kecil terutama kapal di bawah 5 GT yang menggunakan BBM bersubsidi. Sehingga SPBU reguler terdekat dengan nelayan bisa melayani untuk nelayan, tidak hanya melayani kendaraan bermotor saja. Soalnya, juga bisa membuktikan sebagai nelayan dengan kartu anggota nelayan.

“Pemerintah memberikan SPBU yang dikelola KUD Mino Saroyo tapi tidak mencukupi semuanya, karena hanya melayani yang di Kotip kota saja, padahal wilayah kami ada 24 wilayah dari Jetis Nusawungu sampai Ujungalang (Kampunglaut) wilayah barat, untuk itu Pertamina agar membuka, dimana ada SPBU terdekat bisa melayani nelayan ” ujarnya.

Rekomendasi Perseorangan

Sarjono menambahkan, dengan adanya syarat rekomendasi itu, semakin mempersulit nelayan dalam mendapatkan BBM subsidi. Terlebih rekomendasi harus perseorangan bukan kelompok ataupun gabungan.

“Kalau wilayah kotip (kota) Cilacap rekomnya lancar, tapi yang di wilayah sana Jetis ada 500 kapal rekomnya harus 500. Harusnya rekom satu bisa untuk beberapa kapal. Belum lagi yang di Ujungalang (Kampung Laut) ada 1000 lebih,” tambahnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar persoalan syarat rekomendasi dan sejumlah perizinan bagi nelayan kecil lebih mudah sama halnya dengan angkutan darat.

Menurutnya, dengan kemudahan mendapatkan BBM akan berdampak besar pada nelayan khususnya masyarakat pesisir. “Mau melaut sudah tidak takut, BBM ada, perekonomian secara otomatis akan naik secara drastis,” ujarnya.

Namun apabila aspirasi mereka tidak didengar dan ditindaklanjuti, nelayan Cilacap mengancam turun ke jalan. “Ada kenaikan BBM cuma diam, tuntutannya hanya dua saja, tapi kalau tak kunjung terealisasi atau ditanggapi dengan baik pasti turun ke lapangan,” tandasnya.

Berita Terpopuler

Berita Terkini