SERAYUNEWS- Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Arab Saudi membuka peluang bagi negara asing, termasuk Indonesia, untuk memiliki lahan berstatus hak milik penuh (freehold) di wilayah Mekkah.
Ini merupakan langkah besar dan sangat strategis, mengingat selama ini wilayah Mekkah dikenal sangat ketat dalam hal kepemilikan properti oleh warga asing.
Langkah ini merupakan hasil nyata dari diplomasi tinggi yang dijalin Presiden Prabowo Subianto dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
Dalam pertemuan bilateral sebelumnya, Presiden Prabowo secara langsung menyampaikan permintaan agar Indonesia diberikan akses terhadap lahan di Mekkah, terutama demi mendukung pelayanan jemaah haji dan umrah yang semakin meningkat tiap tahun.
Permintaan itu dapat sambutan positif oleh MBS, dan kini mulai ditindaklanjuti secara teknis oleh pemerintah kedua negara.
Melansir keterangan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani di laman Setneg, saat ini telah tersedia delapan plot tanah yang ditawarkan kepada Indonesia.
Lokasi-lokasi tersebut memiliki jarak bervariasi dari Masjidil Haram, mulai dari 1 kilometer hingga yang langsung berbatasan.
Arab Saudi secara resmi mengubah regulasi internalnya, yang sebelumnya melarang kepemilikan properti oleh warga negara asing di Mekkah.
Perubahan regulasi ini akan berlaku efektif mulai Januari 2026, memungkinkan negara seperti Indonesia untuk membeli dan memiliki lahan secara sah dan permanen di kota suci tersebut.
Jenis kepemilikan yang ditawarkan adalah freehold, yang berarti Indonesia (melalui entitas resmi seperti BUMN atau lembaga negara) akan memiliki tanah tersebut sepenuhnya, bukan hanya sewa pakai atau hak guna bangunan.
Rosan menjelaskan bahwa proses awal telah dimulai melalui Royal Commission of Mekkah. Indonesia diminta segera mengajukan desain dan konsep infrastruktur lahan tersebut pada Oktober 2025.
Tujuannya agar proses pembangunan dan pengembangan kawasan bisa langsung dimulai setelah regulasi resmi diberlakukan tahun depan.
Pemerintah Indonesia melalui entitas bernama Danantara akan memimpin proyek ini. Danantara dipercaya menjadi pelaksana utama karena memiliki rekam jejak dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan investasi strategis.
Setiap lahan memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi ukuran, lokasi, maupun harga. Beberapa plot bahkan memiliki luas hingga lebih dari 80 hektare, meskipun jaraknya dari Masjidil Haram mungkin lebih jauh dibanding yang hanya 15-25 hektare.
Dalam keterangannya, Rosan menegaskan bahwa kerja sama ini tidak disertai syarat barter kebijakan, konsesi ekonomi, atau campur tangan politik. Semua murni berdasarkan kepercayaan dan hubungan baik antara dua pemimpin negara.
“Ini adalah hasil diplomasi yang luar biasa. Tidak ada barter. Ini murni atas keinginan dan hubungan erat antara Presiden Prabowo dan Putra Mahkota MBS,” kata Rosan.
Salah satu isu krusial yang kerap menjadi hambatan dalam pembelian tanah di luar negeri adalah pembebasan lahan.
Namun Rosan memastikan bahwa semua urusan pembebasan dan relokasi penduduk yang saat ini masih tinggal di lahan tersebut akan ditangani langsung oleh pemerintah Arab Saudi.
Indonesia hanya tinggal mengikuti proses administratif dan teknis yang ditetapkan.
Kepemilikan lahan di Mekkah ini diyakini akan memberi manfaat besar bagi pelayanan haji dan umrah Indonesia.
Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun fasilitas akomodasi, pusat layanan haji, rumah sakit, logistik makanan halal, bahkan asrama transit khusus bagi jemaah Indonesia.
Dengan kepemilikan langsung, Indonesia tidak perlu lagi menyewa bangunan atau fasilitas yang biayanya terus meningkat tiap tahun.
Rosan menutup keterangannya dengan menyampaikan harapan agar proyek ini bisa berjalan sesuai rencana dan mendapat dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat Indonesia.
“Ini adalah proyek yang sangat mulia, yang diinisiasi langsung oleh Presiden kita. Semoga lancar, sukses, dan memberikan manfaat nyata bagi umat, khususnya jemaah haji dan umrah asal Indonesia di masa depan,” pungkasnya.
