Rabu, 20 Oktober 2021

Jabatan 8 Kepala OPD Masih Kosong, Kinerja Pemkab Purbalingga Tak Optimal

Sekda Purbalingga Herni Sulasti memberikan pengarahan kepada jajaran ASN, usai dilantik Rabu (15/9/2021). (Dok istimewa)

Jabatan 8 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Purbalingga kosong sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut tidak optimal.


Purbalingga, serayunews.com

“Ada sejumlah jabatan di Eselon II yang masih kosong. Saya sudah meminta kepada Sekda untuk segera memproses pengisian. Dengan demikian kinerja Pemkab Purbalingga bisa optimal, terutama dalam melayani masyarakat,” kata Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), Rabu (13/10/2021).

Jabatan Kepala OPD yang masih kosong masing-masing di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud),  Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Dinas Perikanan dan Peternakan (Dinkanak), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag), Inspektorat, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Direktur RSUD Goeteng Taroenadibrata. Untuk sementara Bupati Tiwi mengangkat sejumlah pejabat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) kepala di OPD tersebut.

Sekda Purbalingga Herni Sulastri ketika dikonfirmasi, Rabu (13/10/2021) petang mengatakan pihaknya sudah mulai melaksanakan proses penataan pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga. Termasuk diantaranya pengisian jabatan eselon II yang masih kosong. “Untuk pengisian eselon II yang saat ini kosong  serta mutasi akan dilaksanakan melalui seleksi terbuka dan uji kompetensi,” terangnya.

Mengenai kapan dead line pengisian dan penataan pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga dilakukan, Herni mengatakan diupayakan secepatnya. Sesuai target yang ditetapkan oleh bupati penataan di semua tingkatan akan selesai akhir tahun ini. “Untuk mutasi dan pengisian pejabat kami melibatkan panitia seleksi (Pansel),” tandasnya.

Salah satu anggota Pansel Seleksi dan Pengisian Pejabat di lingkugan Pemkab Purbalingga, Anas Sumardjo mengatakan pihaknya juga membutuhkan masukan dari berbagai pihak terkait pengisian jabatan. “Tentu penempatan pejabat harus menerapkan prinsip the right man in the right place,” imbuhnya.

Editor :M Amron

Berita Terkait

Berita Terkini