Rabu, 19 Januari 2022

Jelang Penyusunan  Raperda Fasilitasi Pesantren, Ulama Purbalingga Serahkan Rekomendasi

Ulama dan pengasuh Ponpes menyerahkan rekomendasi terkait Raperda Fasilitasi Pesantren kepada Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), dalam Halaqah, di Ponpes Mamba’ul Ulum Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Minggu (28/11/2021). (Joko Santoso)

Sejumlah ulama dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Purbalingga memberikan rekomendasi terkait Raperda Fasilitasi Pesantren, yang akan mulai dibahas di tahun 2022.  Rekomendasi tersebut diserahkan kepada Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat menghadiri Halaqoh di  Ponpes Mamba’ul Ulum Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Minggu (28/11/2021).


Purbalingga, serayunews.com

“Terdapat sembilan rekomendasi hasil Halaqoh yang kami sampaikan langsung kepada bupati. Intinya terkait pembinaan dan pemberdayaan Ponpes,” kata perwakilan Ulama dan pengasuh Ponpes KH Ma’aruf Salim.

Baca juga  Ada 19 Kecamatan di Cilacap Diprediksi Bakal Diguyur Hujan Lebat, Waspadai Dampaknya

Terdapat sembilan kyai dan pengasuh Ponpes yang menandatangani rekomendasitersebut.  Rekomendasi yang diberikan diantaranya terkait pemberdayaan  pelayanan kesehatan dan koperasi di Ponpes.  Selain itu juga adanya pelatihan administrasi untuk kalangan Ponpes. “Selain itu juga tentang perlu adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk santri,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Tiwi menyampaikan  membangun sektor keagamaan tidak bisa sendiri. Perlu  bersinergi  dengan  alim ulama untuk mewujudkan Purbalingga yang berakhlakul karimah. Bupati berharap kegiatan Halaqah bisa berlanjut lagi. “Nanti akan diagendakan kembali di tahun mendatang,” ujarnya.

Baca juga  Perwira Pertamina Kilang Cilacap Ikuti Archery Competition, Apa Itu?

Terkait dengan Perda Fasilitasi Pesantren masih dibahas di Provinsi. Nanti dari pembahasan dan hasilnya akan menjadi landasan untuk bisa segera ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten Purbalingga.

“Raperda tersebut sudah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prompemda) tahun 2022. Masukan dari rekomendasi dari para ulama akan menjadi bahan bagi kami di Pemkab untuk dikaji dan tindaklanjuti,” imbuhnya.

Editor :M Amron

Berita Terkait

Berita Terkini