Kamis, 6 Oktober 2022

Kepala Koperasi Mekar Purbalingga Dilaporkan Polisi, Diduga Membawa Kabur Miliaran Rupiah 

Kantor Koperasi Mekar yang beralamat di Jl Letkol Isdiman Purbalingga nampak lenggang, tak ada aktifitasnya. Kamis (27/01/2022) siang. (Foto / Amin Wahyudi)

Desas-desus polemik pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI Mekar Kecamatan Purbalingga semakin santer terdengar. Mulai dari manipulasi data sampai dugaan kaburnya ketua koperasi pun mulai mencuat. Bahkan, dari pihak anggota koperasi sudah melaporkan perihal itu ke Polres Purbalingga.


Purbalingga, serayunews.com

Kapolres Purbalingga AKBP Era Johny Kurniawan, didampingi Kasat Reskrim AKP Gurbacov membenarkan hal tersebut. Senin (24/01/2022) berkas laporan telah dilayangkan ke Polres Purbalingga. Laporan dilakukan oleh perorangan, dari salah satu anggota koperasi Mekar.

“Laporan dikirim oleh perorangan dari salah satu anggota koperasi,” kata AKBP Era Johny Kurniawan, Kamis (27/01/2022) siang.

Disampaikan, isi dalam laporan tersebut, pada intinya menginformasikan kronologi peristiwa dan sederet tindakan yang menyebabkan kerugian anggota.

“Pelapor dalam laporannya mejelaskan apa yang dialami pihaknya dan kerugian yang diderita sebagai dasar laporan kepada kami,” ujarnya.

Anggota Koperasi Mekar berjumlah ratusan, yang terdiri dari para PNS guru SD se-Kecematan Purbalingga. Oleh karena itu, kapolres mengimbau, jika masih ada anggota yang merasa menjadi korban, untuk segera melaporkan juga. Hal itu akan semakin mudah bagi pihak kepolisian untuk mengungkap.

“Laporan kami terima dan akan kami pelajari dahulu. Bagi anggota Koperasi Mekar kalau memang merasa dirugikan silakan melapor, memberikan catatan supaya lebih jelas permasalahannya dan kami akan membuka posko pengaduan,” kata dia.

Polemik yang terjadi di Koperasi Mekar ini juga sudah diendus oleh Dinas Koperas dan Usaha Kecil Menengah (Dinkopukm) Kabupaten Purbalingga. Mulai dari pemalsuan dokumen laporan keuangan hingga dugaan penggelapan duit anggota oleh oknum pengurus dengan nilai mencapai Rp1,8 miliar.

Kejanggalan diketahui sejak Tabungan Hari Raya (THR) anggota macet dan tertunda dicairkan pada tahun 2021 lalu.

“Harusnya kan kalau likuiditasnya bagus, koperasi memiliki kas yang bisa dicairkan kapan pun, tapi realitasnya tidak begitu, akhirnya tertunda pembayarannya (THR),” kata Kepala Bidang Koperasi Dinkopukm Kabupaten Purbalingga, Endang Suciati, kepada wartawan.

Kecurigaan para anggota semakin kuat, karena ketua koperasi Mekar yang berinsial SG menghilang. Dia yang seorang pensiunan guru SD di Kedungmenjangan itu, tidak diketahui keberadaanya sejak pertengahan tahun 2021. Mengetahui kondisi itu, anggota melakukan penarikan simpanan secara massal.

“Akibatnya, terjadi penarikan simpanan pokok dan simpanan wajib secara besar-besaran oleh anggota hingga terjadi rush,” ujar Endang.

Sejumlah kejanggalan itu diduga sebagai penyebab lenyapnya uang Simpanan Wajib (SW), Simpanan Pokok (SP) dan Simpanan Mana Suka (SMS) milik seluruh anggota. Padahal, simpanan-simpanan tersebut merupakan gaji dari ratusan PNS guru SD dan pensiunan se-Kecamatan Purbalingga yang dipotong setiap bulan selama masa kerja mereka.

Endang menjelaskan, Dinkopukm beberapa kali memfasilitasi pertemuan anggota hingga mendorong diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada Rabu 22 Desember 2021 lalu. Namun dalam RALB, terkuak fakta lain yang lebih mencengangkan. Dokumen keuangan yang setiap tahun dilaporkan pengurus kepada anggota dan dinas ternyata penuh manipulasi.

“Jadi selama beberapa tahun ke belakang, Koperasi Mekar itu selalu rugi, tapi dilaporkannya selalu untung,” kata Endang.

Per Juni 2021, Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Mekar defisit sekitar Rp2 miliar. Jumlah itu adalah akumulasi dari kerugian beberapa tahun ke belakang. Ditambah lagi, Koperasi Mekar ternyata memiliki sejumlah hutang kepada pihak ketiga.

Utang terbesar Koperasi Mekar datang dari Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) sebesar Rp1,125 miliar dan Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) Semarang sebanyak Rp1,255 miliar.

“Saya juga kaget, padahal setiap tahun saya lihat pembukuannya juga wajar, terlepas kemudian di balik itu ada window dressing kita tidak sampai tahu,” kata Endang.

Endang menambahkan, terkait persoalan ini dinas tidak bisa memberikan bantuan dana. Sebab lembaga itu sifatnya independen. Dinas sebatas bisa membantu dalam memfasilitasi pertemuan dan audit.

Endang berharap, para anggota tidak gegabah dalam mengambil keputusan baik itu mempertahankan maupun membubarkan koperasi. Sebab, sesuai regulasi dalam Undang-Undang Koperasi, saat kondisi badan keuangan atau koperasi itu rugi, maka anggota ikut menanggung kerugian.

Berita Terpopuler

Berita Terkini