Banjarnegara, serayunews.com
Pelatihan dan penanggulangan bencana serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan bencana ini, tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Melalui pelatihan ini harapannya penanganan bencana di daerah rawan akan semakin baik. Sehingga ada pencegahan dan upaya meminimalisir korban jiwa saat terjadi bencana.
Ketua PMI Kabupaten Banjarnegara, Amalia Desiana melalui Ketua Bidang pendidikan pelatihan dan relawan, Agus Sutanto memberikan penjelasannya. Ia mengatakan, dalam penanggulangan bencana, butuh pemahaman dan pengetahuan yang cukup dan terarah. Mulai dari saat kejadian, masa tanggap darurat, hingga setelah terjadinya bencana.
“PMI selalu berkomitmen dalam berbagai kegiatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat atau pengurangan risiko bencana, dengan beberapa pola,” katanya.
PMI Banjarnegara bersama pihak terkait memiliki keinginan pembentukan desa tangguh bencana atau tim siaga bencana berbasis masyarakat ini. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kesadaran bersama, dalam pencegahan bencana.
“Pembentukan desa tangguh bencana atau sejenisnya, menjadi sangat penting. Tapi pola pembinaan yang berkelanjutan itu, menjadi jauh lebih penting,” katanya.
PMI berharap, pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan disebut tim Siaga bencana berbasis masyarakat (SIBAT) ini, dapat mewarnai berbagai kegiatan yang relevan.
Tidak sebatas penanggulangan bencana alam saja, peningkatan kesehatan masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
Sementara itu ketua panitia kegiatan, Tujono mengatakan, melalui pelatihan tersebut harapannya dapat merumuskan strategi dalam upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.
“Peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana menjadi sangat penting, merekalah yang punya akses langsung di tengah masyarakat,” katanya.
Beberapa materi yang diberikan antara lain kepalangmerahan, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana, community awareness dan pertolongan pertama.
Selain itu juga diberikan materi teknis respon bencana, manajemen posko, logistik, dapur umum, dan shelter, radio komunikasi, advokasi, serta simulasi tanggap darurat bencana.