Purbalingga, serayunews.com
Hal tersebut disampaikan oleh komisioner KPU Kabupaten Purbalingga, Catur Sigit Prastyo, Senin (09/01/2023). Pemetaan dilakukan, untuk menghitung secara pasti kebutuhan TPS pada saat pencoblosan 2024 mendatang.
“Kebutuhan estimasi TPS tiap kecamatan dan desa harus rigid, jangan sampai tidak pas. Sederhananya memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya terhadap lokasi,” katanya, saat rakor pemetaan TPS dengan PPK di aula kantor, Senin (9/1/2023).
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi acuan untuk menentukan jumlah TPS. Antara lain jumlah pemilih.
“Mengacu aturan, satu TPS untuk Pemilu maksimal 300 pemilih,” ujarnya.
Prinsip pemetaan TPS antara lain tidak menggabungkan kelurahan atau desa, kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, aspek geografis, dan jarak dan waktu tempuh dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
“Pemetaan TPS nantinya juga untuk menentukan hal lain, seperti logistik pada saat pemilu nanti,” kata dia.
