Banyak muscab yang akhirnya ditunda akibat protes PAC-PAC yang merasa aspirasinya tidak terakomodir. Gelombang protes yang terendap selama sebulan lebih ini, pada akhirnya memunculkan desakan untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) hingga pergantian pucuk pimpinan PKB, Muhaimin Iskandar.
“Suara dari kader di daerah tidak boleh diabaikan begitu saja. Sehingga model penunjukan langsung yang diterapkan DPP PKB ini harus dipertimbangkan kembali, karena terbukti sudah menciderai rasa keadilan kader PKB di daerah,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Zen Amirudin S.Sos, M.Med.Kom kepada Serayunews, Kamis (15/4).
Lebih lanjut Zen memaparkan, keputusan DPP PKB untuk menyederhanakan proses dengan penunjukan langsung, kemungkinan mempunyai niat dan pertimbangan yang bagus, yaitu terciptanya kepengurusan partai yang aman dan kuat secara hitungan politik. Namun, mekanisme tersebut menciderai hakekat partai yang salah satu fungsinya adalah untuk melakukan rekruitmen politik. Dimana penunjukan langsung tersebut, akan mengabaikan peluang kader-kader potensial lain untuk berkarir ke level/struktur lebih lanjut.
Wakil Dekan III FISIP UMM ini menyatakan, dalam sudut pandang komunikasi politik, ketika arus pesan politik tidak lancar atau mengalami distorsi, maka otomatis akan memunculkan konflik. Sehingga, selagi belum terlambat, DPP maupun DPW PKB sebaiknya segera melakukan konsolidasi dan membuka komunikasi politik dengan jajaran di bawahnya.
“Ketika ada perubahan kebijakan dalam satu partai dan kemudian timbul gejolak itu merupakan hal yang wajar, namun jika sampai muncul tuntutan MLB, menurut saya agak berlebihan. Karena semua masih bisa diperbaiki dengan membuka kran komunikasi politik semasif mungkin,” tuturnya.
Zen yang memiliki kedekatan dengan PKB ini mengaku sangat menyayangkan jika PKB yang merupakan salah satu partai pelopor reformasi ini, pada akhirnya harus terpecah-belah hanya karena persoalan yang tidak subtantif.
Mencuatnya tuntutan MLB, lanjutnya, merupakan gejala serius dari kekecewaan kader di daerah. Dan jika DPP ataupun DPW tidak merespon dengan cepat dan tepat, maka akan menjadi boomerang bagi PKB.
Sebagaimana diketahui, muscab PKB Banyumas sampai saat ini juga tertunda karena adanya penolakan dari 22 PAC terhadap keputusan DPP.
Bahkan muscab nyaris ricuh, saat PAC-PAC memaksa pimpinan sidang untuk menghentikan muscab. 22 PAC ini mengklaim sudah satu suara mendukung Imam Santoso, namun DPP justru menunjuk Danan Setianto sebagai ketua DPC. Padahal nama Danan Setianto sama sekali tidak muncul dalam pra muscab.
Protes serupa juga terjadi pada muscab PKB Purbalingga, dimana 15 dari 17 PAC menolaj keputusan DPP terkait penetapan kepengurusan DPC PKB periode 2021-2026. Sampai sebulan lebih, belum ada kelanjutan mucab yang tertunda pada dua kabupaten tersebut.
“Semuanya masih bisa diperbaiki, terlebih di bulan yang penuh keberkahan ini, PKB semestinya mampu menjadi partai pelopor keanggunan dalam politik,” ucap Zen Amirudin.
