Saat memasuki area PLTS, Ganjar menemukan ratusan baterai di tempat itu mati. Akibat matinya baterai itu, pasokan listrik di tempat itu menjadi terganggu.
Saat ini, sumber listrik di Pulau itu dipasok dari pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga surya bantuan dari Denmark.
“Ini sudah lama tidak berfungsi pak. Baterainya mati semua. Kami kalau beli tidak sanggup karena biayanya mahal sekali,” kata Petinggi Pulau Parang, Muh Zaenal Arifin.
Zaenal mengatakan, listrik di desanya itu memang sudah menyala 24 jam. Namun karena salah satu sumber energi tidak berfungsi sejak 2004 lalu karena baterai mati, pasokan listrik agak terganggu.
“Kami berharap Pak Ganjar bisa membantu. Kami titip supaya listrik di Pulau Parang, Nyamuk dan Genting bisa seperti Karimunjawa. Yang mengelola PLN,” ucapnya.
Sebab jika dikelola mandiri warga, biaya operasional dan perawatan dirasa sangat memberatkan. Meskipun ada subsidi, namun masyarakat tidak bisa kalau harus membeli baterai.
“Kami sudah mengajukan bantuan ke Pemda (pemerintah daerah), sudah lima tahun belum ada penanganan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan memang butuh transformasi energi termasuk dalam pengelolaan listrik di Pulau Parang. Sebab jika dibebankan warga, warga tidak sanggup.
“Dulu saya ingat betul, saya masuk Karimunjawa listrik pakai diesel dan hanya menyala 6 jam. Setelah itu kita bantu sekarang bisa 24 jam. Di Pulau Parang ini juga dulu tidak ada listrik, kemudian diambilkan diesel bekas dari Karimunjawa untuk di sini,” jelasnya.
Sebenarnya listrik di desa Parang juga sudah menyala 24 jam. Selain diesel, ada sumber lain yakni PLTS bantuan Kementerian ESDM dan satu lagi dari Denmark. Sumber-sumber itu kemudian di hybrid agar listrik bisa menyala 24 jam.
“Hanya yang PLTS ini ada problem (masalah), baterainya sudah rusak. Maka sepertinya, hari ini perlu dilakukan transformasi pengelolaan sekaligus kelembagaannya agar bisa efisien. Kalau tidak, maka perlu intervensi,” jelasnya.
Ganjar mendukung usulan dari petinggi dan camat agar PLN membantu dalam hal pengelolaan listrik di pulau itu. Sebab kalau dikelola warga, maka mereka keberatan.
“Nanti Pemda saya ajak bicara, termasuk dari PLN. Rasanya PLN memang perlu bantu. Memang di remote area seperti ini, harus ada perlakuan khusus,” jelasnya.
Jika subsidi diberikan untuk keadilan, maka menurut Ganjar di Pulau Parang inilah subsidi harus diberikan secara lebih. Sebab, dari sisi sumber dayanya, semua masih kekurangan.
“Di sini sumber daya agak terbatas, maka perlu diberikan penanganan khusus. Nanti kita ajak bicara Pemkab Jepara dan instansi terkait. Termasuk harapan saya, ada yang mendampingi entah dari perguruan tinggi atau perusahaan yang membuat design pengembangan wilayah yang berorientasi lingkungan termasuk pariwisata,” pungkasnya.
