SERAYUNEWS – Partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi bukanlah sekadar hak untuk mencoblos saat pemilu atau pilkada, tetapi juga melibatkan peran aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kesadaran akan pentingnya pengawasan tersebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.
Pernyataan itu terungkap saat acara Focus Grup Discussion (FGD), dengan tema ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Demokrasi’, di Aula Kantor Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Selasa (28/01/2025).
Acara yang diinisiasi oleh Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Baharudin atau BHB, menghadirkan dua narasumber masing-masing Barid Hardiyanto mewakili praktisi dan Luthfi Makhasin dosen Unsoed yang menjadi wakil akademisi.
Luthfi Makhasin SIP MA PHf mengatakan bahwa demokrasi yang sehat tidak bisa berjalan hanya dengan memilih pemimpin. “Pemilu hanya merupakan satu bagian dari proses demokrasi yang lebih luas. Setelah itu, masyarakat perlu terus terlibat dalam mengawasi tindakan pejabat publik, agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan atau mengabaikan janji-janji yang telah dibuat saat kampanye,” katanya, Luthfi saat acara.
Partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi, menurutnya, juga mencakup kemampuan untuk bertindak sebagai kontrol sosial, baik melalui media sosial, organisasi masyarakat sipil, atau forum-forum publik. Dengan pengawasan yang intensif, masyarakat dapat memberi masukan, kritik, bahkan protes terhadap kebijakan yang dirasa tidak adil atau tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Selain itu, keterlibatan aktif ini juga memberikan legitimasi kepada pemerintah, karena rakyat merasa mereka memiliki peran yang nyata dalam setiap proses pengambilan keputusan. “Jika masyarakat hanya pasif setelah pemilu, maka pemerintahan bisa berjalan tanpa pengawasan yang efektif, yang berisiko pada praktik korupsi atau kebijakan yang tidak memihak rakyat,” katanya.
Sedangkan Barid menyampaikan bahwa tiga elemen penting dalam partisipasi, yaitu representasi, rekognisi, dan dedistribusi. Lebih lanjut disampaikan, bahwa keberhasilan partisipasi, itu jika ada dampak baiknya. Tidak ada korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga, cita cita bangsa akan semakin dekat ke kenyataan.
“Yang penting untuk dijaga dalam partisipasi demokrasi, yaitu kesadaran kritis warga, serta edukasi kewarganegaraan,” kata dia.
Bambang Hariyanto mengatakan, bahwa melalui kegiatan seperti ini, tidak harus orang banyak, namun asal rutin saja bisa untuk mengubah. Forum dialog dengan pejabat pemerintah, membahas isu-isu publik, dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan.
“Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat bisa berlangsung secara terus-menerus, bahkan setelah proses pencoblosan,” katanya
Dengan semakin berkembangnya teknologi dan akses informasi, masyarakat kini lebih mudah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Platform digital seperti media sosial juga menjadi alat yang kuat untuk menyuarakan pendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah secara terbuka.
Dalam konteks ini, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi yang berkelanjutan. Demokrasi yang sehat membutuhkan peran aktif dan pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat, agar keputusan yang diambil oleh pemimpin benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.
