Setidaknya, tak kurang dari 600 personel dari PDIP dan koalisinya disebar sampai tingkat desa. Bahkan, ada beberapa wilayah yang mendapatkan perhatian khusus.
“Sejumlah 600 personel itu gabungan dari parpol koalisi. PDIP mengerahkan 300 personel, PAN, GOLKAR, dan PKS masing-masing 30 personel, ditambah dari unsur relawan,” tutur Ketua DPC PDIP Purbalingga, Bambang Irawan Selasa, (8/12/2020).
Ratusan personel itu bertugas memantau pergerakan, mendekati pelaksanaan coblosan. Sebab, masa-masa itu dinilai rawan terjadi transaksi jual beli suara tersebut. Ratusan personel itu akan diterjunkan hingga tingkat desa dan kelurahan. Rata-rata tiga personel akan aktif berpatroli, terutama ke tempat-tempat rawan praktik politik uang.
Dia menambahkan, ada beberapa kecamatan yang mendapat perhatian khusus. Masing-masing yakni Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kaligondang, Karangreja, dan Karangjambu.
“Di wilayah ada indikasi sudah tampak indikasi bakal adanya transaksi suara tersebut, maka ada pengawasan khusus,” ujarnya.
Bambang menambahkan, seperti halnya pemkab Purbalingga yang menjanjikan hadiah Rp 2,5 Juta bagi warga yang melaporkan praktik politik uang. PDIP juga menjanjikan hadiah uang dengan nominal yang sama.
“Syaratnya sama seperti yang diatur Perbup nomor 98 Tahun 2020. Hadiah uang kami berikan setelah kasus politik uang sudah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.
Diketahui, Pilkada Purbalingga 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020, diikuti dua paslon. Paslon nomor 01 adalah Muhammad Sulhan Fauzi-Zaini Makarim Supriyatno. Paslon nomor 02 adalah Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono.
