SERAYUNEWS – Pemkab Banjarnegara mulai mempersiapkan pembahasan pembangunan pasar darurat Karangkobar, usai tragedi kebakaran Jumat lalu. Namun untuk menentukan status darurat, pemerintah masih menunggu hasil dari laboratorium forensik Polda Jateng.
Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto mengatakan, saat ini pemerintah masih menunggu tim labfor Polda Jateng yang rencananya akan melakukan penyelidikan.
“Dalam waktu dekat, tim Labfor akan cek lapangan langsung. Hasilnya nanti akan menjadi dasar bagi pemerintah, untuk menetapkan status darurat,” ujarnya.
Menurutnya setelah penetapan status darurat, pemerintah baru bisa melakukan langkah pembangunan pasar darurat. Anggarannya dari dana tak terduga APBD Banjarnegara.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah sudah melakukan rapat koordinasi dengan Forkompinda, dinas terkait, serta perwakilan dari pedagang Pasar Karangkobar. Hal ini menjadi penting, agar saat pembuatan pasar darurat semua pedagang bisa mendapatkan tempat.
Akibat kebakaran Pasar Karangkobar, Jumat (17/5/2024) lalu, menyebabkan para pedagang di pasar tersebut kehilangan lapak dan barang dagangan. Tak hanya itu dari kejadian tersebut, kerugian para pedagang mencapai lebih dari Rp 46 miliar.
“Kita sudah menggelar rapat bersama Forkompinda dan dinas terkait, rencananya para pedagang ini akan kami buatkan pasar darurat. Lokasinya di terminal atau seberang pasar yang terbakar ini,” katanya.
Pasar darurat itu nantinya untuk sekitar 864 pedagang los dan 94 pedagang kios yang menjadi korban kebakaran.
Dalam melakukan relokasi ke pasar darurat, pj Bupati Banjarnegara juga meminta dinas terkait melibatkan paguyuban. Sehingga para pedagang di pasar darurat ini, benar-benar pedagang yang menjadi korban kebakaran.
Kepala Dinas Indagkop dan UMKM Banjarnegara, Adi Cahyono mengatakan, asesment terkait jumlah kerugian dan pedagang pasar masih terus mereka lakukan. Sehingga angka kerugian sebesar Rp 46 miliar ini, masih sementara.
Selain itu, sesuai dengan arahan dari pimpinan daerah, Dinas Indagkop dan UMKM ini juga akan melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap para pedagang.
Nantinya pemerintah akan berusaha membantu permodalan dari lembaga keuangan daerah, bagi korban kebakaran atau ada relaksasi dengan perbankan.
