Sabtu, 2 Juli 2022

Pemkab Bentuk TPPS untuk Optimalkan Penanganan Stunting

Pemkab Bentuk TPPS untuk Optimalkan Penanganan Stunting

Menindaklanjuti target angka stunting 19,2 persen tingkat Jawa Tengah, Pemkab Banjarnegara membentuk Tim Percepatan dan Penanggulangan Stunting (TPPS). Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto langsung melakukan pelantingkan TPPS tersebut.


Banjarnegara, Serayunews.com

Masalah stunting memang menjadi perhatian khusus bagi Banjarnegara. Sebab angka prevalensi stunting di Banjarnegara saat ini mencapai 22,7 persen. Angka ini masih jauh dari target nasional yakni pada angka 14 persen di tahun 2024.

Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto mengatakan, pembentukan TPPS ini merupakan upaya pemerintah Banjarnegara. Harapannya, bisa mengoptimalkan dan mempercepat penanganan penurunan kasus stunting di Banjarnegara.

Baca juga  Tahapan Pemilu 20024 Dimulai, PDIP Cilacap Ingin Pertahankan Gelar

Adanya TPPS, harapannya bisa mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi upaya konvergensi penanganan stunting di Kabupaten Banjarnegara. Terutama, katanya, di 30 desa yang menjadi lokasi fokus (lokus) stunting.

“Semoga dengan adanya tim ini penanganan stunting di Banjarnegara akan lebih optimal. Sehingga, target dari provinsi maupun nasional bisa kita capai,” katanya.

Pj Bupati juga berpesan agar TPPS bisa melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sebab kunci percepatan penuruan stunting adalah intervensi di 1.000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu perhatian ke ibu hamil hingga bayi usia dua tahun baik intervensi gizi spesifik maupun sensitif perlu terus diupayakan.

Baca juga  Firman dan Shinta Juara Satu Duta Wisata Cilacap

“Dukungan akses kesehatan, ketersediaan pangan bergizi, sarana prasarana air bersih, dan sosialisasi hidup bersih dan sehat harus terus kita upayakan,” ujarnya.

Selain itu, pendampingan tiga bulan pra nikah bagi pasangan yang akan membentuk keluarga baru juga menjadi hal penting. Langkah itu untuk mencegah terjadinya kasus stunting.

“Perlu ada sistem terpadu dan terintegrasi serta kerja keras dan komitmen bersama, pimpinan daerah, kepala OPD, camat, kepala desa serta seluruh stakeholder. Hal itu  untuk mewujudkan Kabupaten Banjarnegara yang bebas stunting,” katanya.

Berita Terkait

Berita Terkini