Banjarnegara, Serayunews.com
Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho mengatakan, minimal 3 kali dalam setahun provinsi harus melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.
Tujuannya, agar provinsi bisa mengetahui harapan dan keinginan dari kabupaten/kota, serta masalah apa yang dialami oleh masing-masing daerah.
Saat ini, seluruh dokumen bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan desa di Jawa Tengah, sudah diterima. Harapannya, pada triwulan pertama tahun 2022 sudah terlaksana program perekonomian secara masif.
“Selama pandemi Covid-19 dua tahun, kita tidak berkegiatan. Ini mejadi semangat kita bersama di awal 2022 untuk semakin baik. Yang sudah berlalu, ya sudah. Jadi intriopeksi kita bersama agar ke depan lebih baik,” katanya.
Selain diperlukan percepatan pada sisi belanja, juga dibutuhkan percepatan pada sisi pendapatan. Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar tidak kesulitan pada realisasi pembayaran.
Dwianto juga meminta pemerintah daerah dan kota, untuk mengelola keuangan dengan baik dan disiplin. Dia berharap, seluruh kegiatan yang dilaksanakan di triwulan ke empat untuk dimajukan ke triwulan pertama.
“Kita belajar dari tahun sebelumnya. Jangan sampai terjadi lagi penumpukan kegiatan di triwulan 4,” ujarnya.
Melalui rapat ini, dia menginginkan pengelola keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas. Apabila terjadi kebingungan dan ketidaktahuan dalam pelaksanaan APBD maupun bantuan, segera dikomunikasikan kepada pemerintah provinsi.
“Tanggung jawab provinsi untuk membantu jika ada daerah yang mengalami kesulitan. Kami ingin langkah gerak yang sama dalam pengelolaan keuangan antara kabupaten/kota dengan provinsi,” katanya.
Plh Bupati Banjarnegara, Syamsudin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa tengah yang telah menggelar rakor di Kabupaten Banjarnegara. Dia berharap, kegiatan tersebut akan memantapkan kinerja aparatur pemerintah khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui rakor ini akan terjalin komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa dilakukan dengan baik,” katanya.
