Purbalingga, serayunews.com
Sebagai rukun tangga, kepemimpinan seorang ketua RT punya peran penting. Ruang lingkup yang sempit, menjadikan seorang ketua RT lebih paham kondisi sekitar.
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, beberapa waktu lalu masih ada keluhan mengenai kualitas komoditas BPNT yang tidak bagus.
“Besok Ketua RT saya wajibkan setiap ada penyaluran bantuan, termasuk penyaluran BPNT harus ikut mengawal,” kata Tiwi, Selasa (31/05/2022).
Jika mendapati komoditi yang tidak layak, dilaporkan kepada desa atau langsung dinas sosial sehingga bisa segera diatasi persoalannya. Berbeda cerita ketika ada persoalan dan diunggah di media sosial (Medsos), justru bisa menjadi bola liar dan memperkeruh suasana.
“Kalau ada komoditas-komoditas yang tidak bagus, speknya tidak sesuai, langsung laporkan ke dinas sosial, atau langsung minta kepada e-Waroeng untuk mengganti dengan komoditas yang baik,” kata Tiwi.
Di samping pengawasan, bupati juga akan melibatkan ketua RT dalam hal pendataan kesejahteraan sosial. Sebab, jumlah ketua RT di Purbalingga saat ini cukup banyak, yakni 5.200 orang.
“Ketua RT juga lebih paham mengenai keadaan warganya, mana yang layak mendapat bantuan dan mana yang tidak, karena lingkupnya kecil,” ujarnya.
Bupati meminta, jika mendapati warga yang layak mendapatkan bantuan tapi belum mendapatkan apa-apa, maka ketua RT bisa langsung lapor ke Dinas Sosial.
“Jadi ketua RT adalah kepanjangan tangan pemerintah yang nantinya selain ditugaskan dalam hal pendataan, juga ikut dalam pengawasan, pendistribusian bantuan di lapangan.” kata Tiwi.
Tiwi meyakinkan kepada para ketua RT, bahwa tugas-tugas tersebut akan diganjar dengan honor dari Pemkab Purbalingga. Bahkan jika sukses mengawal dan nyengkuyung apa yang ditugaskan, maka tidak menutup kemungkinan akan ditambah.
“Jadi para ketua RT ini harus semangat, selain bantu kepala desa dengan program-programnya, juga bantu pemerintah dengan pengawasan-pengawasan bantuan di lapangan,” kata dia.
