Ingar bingar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 masih didominasi propaganda non-program dari kubu yang mencalonkan. Termasuk pemilihan gubernur Jawa Tengah. Adu program antar kedua kandidat: Ganjar Pranowo – Taj Yasin dan Sudirman Said – Ida Fauziah, tak sebanding dengan banyaknya agitasi pecah-belah. Sialnya, agitasi bernuansa pecah belah itu lebih viral ketimbang kampanye program kerja.
Mau tak mau masyarakat yang memilih berpikir jernih harus mengais rekam jejak kedua calon gubernur: Ganjar Pranowo vs Sudirman Said. Membaca rekam jejak adalah cara “selemah-lemahnya iman” untuk menjatuhkan pilihan di antara keduanya.
Rekam Jejak
Ganjar Pranowo sebagai calon inkumben lebih mudah untuk dicari rekam jejaknya memimpin Jawa Tengah. Bagaimana menilai kinerja Ganjar? Tak perlu repot dengan angka-angka statistika dari pengamat anti-korupsi, pengamat ekonomi, atau pengamat amatiran. Sebagai warga Jawa Tengah cukup dengan menengok di lingkungan sekitar: desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota. Apakah ada program Pemerintah Provinsi yang bergulir dan dirasakan manfaat selama lima tahun terkahir? Cari tahu lalu nilai program itu. Dari cara ini masyarakat bisa mengukur apakah kepemimpinan Ganjar Pranowo layak dilanjutkan atau tidak.
Kalau kurang puas, ini kami tambahkan informasi tentang Ganjar. Ganjar adalah politikus gaek yang lebih banyak berjibaku di panggung elit Jakarta sebelum ia turun gunung menjadi Gubernur pada 2013. PDI Perjuangan menempatkan Ganjar di Komisi Pemerintahan DPR. Kerja Ganjar di DPR lebih banyak bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri yang mengurus kepamongan di nusantara. Jadi sebenarnya sangat pas karir Ganjar setelah menjadi anggota Parlemen Komisi Pemerintahan, yang tugas utamnya mengkritik dan mengawasi anggaran, lalu menjadi pelaku pemerintahan level provinsi.
Kabar tak sedap tentang Ganjar adalah namanya disebut-sebut dalam pusaran kasus korupsi KTP elektronik. Benar atau tidak? Ini yang membuat bingung masyarakat. Aparat hukum kerap lamban dalam membongkar kasus, bahkan berbelit-belit. Ikut heboh ketika momentum politik sedang hangat-hangatnya. Kalau aparat hukum dinilai ikut bermain politik, jawaban mereka: “kami bekerja berdasarkan hukum.”
Tapi dalam hal Ganjar, KPK sepertinya berhati-hati belakangan ini. Hanya saja ada fans kelompok yang kerap diasosiasikan mendukung lawannya Ganjar, mendatangi KPK dengan agenda bertanya status Ganjar dalam kasus ktp elekteronik. Entah habis menelan apa, tiba-tiba fans ini mendadak peduli banget pada kasus ini.
Nah, daripada warga Jateng simpang siur, sebaiknya mengacu kabar yang pasti-pasti saja yaitu bahwa tidak ada tersangka kasus e-ktp yang bernama Ganjar Pranowo. Artinya Ganjar bersih dalam kasus e-ktp saat ini. Saat mendatang? Ya, kita ga perlu menghakimi apa yang terjadi di masa mendatang. Pakai saja ilmu hikmah, bahwa semua yang terjadi ada hikmahnya karena baik dan buruk adalah pemberian Allah SWT. Jangankan seorang bandit, seorang yang dikenal alim bisa berbeda nasib hari ini dan hari esok.
Adapun Sudirman Said, bagaimana mencari informasi rekam jejaknya? Warga Jawa Tengah tak banyak tahu tentang Sudirman karena figur ini lebih banyak berkiprah di panggung elit Jakarta. Ia pernah menjadi Direktur Utama Pindad, BUMN yang memproduksi bedil dan kendaraan perang.
Sebelum di Pindad, Sudirman malang melintang sebagai aktivis yang gemar mengkampanyekan anti-korupsi lewat LSM yang didirikannya yaitu Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). MTI adalah LSM yang isinya aktivis anti-korupsi yang banyak menyokong berdirinya KPK. Alumni MTI yang tak lagi berkiprah sebagai aktivis berdiaspora di pemerintahan baik menjadi pejabat maupun staf ahli. Seperti Sudirman yang menghabiskan waktunya sebagai pejabat di lembaga bentukan pemerintah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana tsunami Aceh dan Nias, lalu ditugaskan sebagai pejabat PT Pertamina.
Nama Sudirman baru terkenal ketika Presiden Joko Widodo memilihnya sebagai Menteri Energi dan Sember Daya Mineral meski belakangan kena reshuffle. Di Kementerian ESDM, Sudirman kerap mewarnai pemberitaan lewat pemberantasan mafia impor BBM.
Sebelum direshuffle, Sudirman terlibat pusaran kasus perpanjangan kontrak karya Freeport McMoran yang mengeruk kekayaan mineral tembaga dan emas di pegunungan tengah Papua. Sudirman kerap berucap masalah Freeport berbelit-belit karena ada elit politik yang minta “jatah”. Langkah kuda Sudirman ini mengorbankan politikus kawakan Setya Novanto yang memilih mundur dari kursi Ketua DPR.
Tak hanya melempar peluru, Sudirman juga kena “serangan balik”. Sudirman disebut-sebut melanggengkan perpanjangan kontrak karya Freeport yang bakal berakhir pada 2021. Kabar ini yang disebut melatarbelakangi Presiden Joko Widodo mencopot Sudirman. Sudirman sampai harus mendatanngi Menteri ESDM saat ini Ignasius Jonan yang harus memberesi surat-surat buah tandatangan Sudirman tentang Freeport.
Masalah Jawa Tengah
Dengan rekam jejak keduanya, jatuh di nomor berapa pilihan Anda? Yang pasti keduanya tak akan bisa menuntaskan seluruh masalah Jawa Tengah. Masalah Jawa Tengah juga tidak istimewa. Sama dengan daerah lain. Soal pemerataan ekonomi misalnya. Di seluruh nusantara ini kehebohan jagad politik dan pemberitaan karena hulunya adalah masalah ekonomi yang tidak merata. Yang miskin tambah miskin yang kaya tambah kaya. Politik belum terlampau berhasil mengurangi ketimpangan ekonomi yang makin menganga.
Berharap banyak kepada figur Gubernur, siapapun pemenangnya, juga akan menemukan kekecewaan mendalam. Lawong kewenangan membangun itu paling tinggi ada pada kursi Bupati dan Walikota. Saat ini dana transfer daerah mencapai Rp 700 triliun lebih. Dan kewenangan menggunakan anggaran itu lebih banyak di tangan Bupati dan Walikota.
Jadi kembali ke falsafah jawa: “sakmadyo” atau secukupnya dalam hal dukung mendukung calon gubernur. Kalau pemimpin baik, kita harus bersyukur, kalau pemimpinnya buruk, kita harus bersabar sebab dengan konstruksi sosial, budaya, dan ekonomi yang berlaku saat ini perubahan nasib bukan ditentukan Gubernur melainkan Anda sendiri, kecuali Anda adalah Tim Sukses.
