SERAYUNEWS– Pada 14 Agustus 1961, 70 anggota Majelis Pimpinan Nasional Pramuka berkumpul.
Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka. Di lingkungan Pramuka, dia dipanggil Kak Sultan.
Pada hari itu pula Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Organisasi ini memakai lambang tunas kelapa yang Sumardjo Atmodipuro ciptakan. Hari itu kita kenang sebagai Hari Pramuka.
Penyeragaman gerakan kepanduan melalui Pramuka ini sempat menimbulkan kecurigaan terhadap Sukarno yang saat itu juga memegang jabatan sebagai Pramuka Agung karena posisinya sebagai pimpinan lembaga eksekutif.
Saat itu sedang ramai gagasan Sukarno tentang penyatuan 3 ideologi yakni Nasionalisme, Agamis, Komunisme (Nasakom). Saat itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) menuduh Pramuka bakal berkembang mirip dengan Pemuda Hitler, yakni dengan menanamkan gagasan nasionalisme.
Seperti kita ketahui, Sukarno terkenal dengan ideologi nasionalismenya dan Hitler juga menganut nasionalisme yang terseret dalam fasisme.
Pemuda Hitler (Hitler Jugend) merupakan organisasi sayap Partai Buruh Nasional Sosialis (Nazi) Jerman. Dalam perjalanannya, organisasi itu menjadi salah satu corong propaganda gagasan politik pemimpin Nazi, Adolf Hitler, terhadap kalangan muda-mudi berusia 14 sampai 18 tahun.
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 membuat peta politik Indonesia berubah drastis. Soekarno yang semula menuai banyak dukungan politik dari masyarakat mendadak berubah menjadi sosok yang dimusuhi karena dituduh terlibat dalam kejadian itu.
Gelar Pramuka Agung yang tersemat kepada Soekarno dicopot pada Maret 1967 setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) terlebih dulu mencabut mandat presiden seumur hidup.
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Sultan Hamengku Buwono IX juga “pasang badan” atas berbagai tuduhan miring terhadap lembaga itu.
Dia membantah Pramuka sebagai kekuatan pengusung Nasakom di bidang kepanduan. Sultan Hamengku Buwono IX bersama dengan Laksamana R.E. Martadinata, Jenderal Abdul Haris Nasution, Azis Saleh, serta Husin Moetahar berupaya menghalau pengaruh PKI.
Akhirnya, Keputusan Presiden nomor 238/tahun 1961 menetapkan Gerakan Pramuka berbasis Pancasila. Nama pun tetap, yakni kependekan dari Praja Muda Karana atau Gerak Rakyat Muda.***(Kalingga Zaman)
