SERAYUNEWS- Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali menjadi sorotan publik usai merilis delapan poin pernyataan sikap yang menggemparkan.
Dalam dokumen resmi yang bertandatangan ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal itu, mereka menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.
Salah satu poin paling kontroversial dalam pernyataan tersebut adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Forum tersebut menilai, proses pemilihan Gibran melanggar konstitusi. Melansir berbagai sumber, berikut kami berikan penjelasan selengkapnya.
Hingga saat ini, Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak secara eksplisit menunjuk satu sosok sebagai ketua umum.
Namun, peran sentral dalam penyampaian pernyataan dipegang oleh sejumlah tokoh senior militer, seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi. Kemudian Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Keempatnya tampak dominan dalam berbagai forum publik, termasuk saat membacakan sikap resmi forum tersebut.
Turut menandatangani pula Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI dan eks Panglima ABRI.
Tokoh-tokoh ini menjadi figur utama yang memimpin gerakan moral purnawirawan TNI dalam mengawal arah bangsa.
Dalam pernyataan saat acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI bersama tokoh masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 17 April 2025, Forum menyampaikan delapan poin sikap sebagai berikut:
Dalam pernyataan tersebut pengusulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming melalui mekanisme MPR, karena dinilai terpilih melalui proses inkonstitusional.
Dalam pidatonya, Jenderal (Purn) Fachrul Razi menyebut telah mengirimkan surat resmi ke Presiden Prabowo Subianto sejak 11 Februari 2025 untuk membahas tuntutan tersebut. Namun, hingga kini belum ada respons dari Istana.
Ia juga menyinggung soal relasi antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi. “Apa bukan Jokowi yang seharusnya berterima kasih karena bisa menitipkan anaknya? Bukan sebaliknya,” ujarnya yang disambut tepuk tangan hadirin.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan tuntutan Forum Purnawirawan tersebut. Menurut Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, desakan untuk mencopot Wapres Gibran dan merombak kabinet mencederai demokrasi.
“Mandat rakyat dalam Pilpres 2024 harus dihormati. Menekan MPR untuk mengganti wapres adalah bentuk kemunduran demokrasi,” tegas Andy dalam pernyataannya, Minggu (20/4/2025).
Ia menambahkan, MPR bukan alat politik yang bisa digunakan sesuka hati untuk mengganti pemimpin hanya karena tekanan kelompok tertentu.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan bahwa sikap mereka murni untuk menyelamatkan bangsa. Namun, kritik dari sejumlah kalangan menyebutkan bahwa langkah tersebut berpotensi memperkeruh situasi politik nasional, terutama jika dilakukan di luar koridor hukum.
Dengan lebih dari 300 tokoh militer yang menandatangani dokumen pernyataan, langkah Forum ini menjadi pesan serius kepada pemerintah. Namun di sisi lain, ini juga menguji keteguhan demokrasi Indonesia di tengah dinamika politik yang terus bergerak.
