BANJARNEGARA,Serayunwes.com-Sejak pandemi covid 19, banyak pembangunan daerah yang terganggu. Berbeda dengan daerah lain, Banjarnegara tetap melakukan pembangunan setelah pemerintah berhasil menyisihkan anggaran Rp 200 miliar untuk pembangunan daerah.
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengatakan, penanganan covid 19 di Banjarnegara berjalan sebagaimana mestinya, namun dirinya tetap menginginkan agar pembangunan di Banjarnegara tetap berjalan dengan baik. Sehingga, revitalisasi anggaran dilakukan dengan cermat agar semua berjalan dengan baik, termasuk pembangunan daerah.
“Banjarnegara tetap siaga covid 19, tetapi pembangunan juga harus berjalan demi masyarakat Banjarnegara. Sehingga kami menyimpulkan bahwa pandemi covis 19 ini jangan sampai memengaruhi semua kegiatan pembangunan. Dan saat ini kegiatan peningkatan jalan telah mencapai lebih dari sepertiga volume kegiatan,” kata Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono daat meninjau lokasi pembangunan infrastruktur jalan, Senin (8/6/2020).
Menurutnya, pandemi covid 19 ini banyak merubah anggaran, termasuk pemangkasan anggaran untuk infrastruktur yang mencapai Rp 57 miliar untuk penanganan covid 19.
“Kita menghemat anggaran hingga masih bisa menyisakan hampir Rp 200 miliar untuk pembangunan infrastruktur, anggaran ini kita maksimalkan untuk pembangunan, sehingga perekonomian di Banjarnegara kembali bergeliat,” ujarnya.
Dikatakannya, besarnya anggaran untuk pembangunan ini karena pemerintah cermat dalam menyusun strategi rasionalisasi anggaran setelah adanya pandemi covid 19. Pemerintah lebih mempriorotaskan anggaran yang benar-benar memberikan manfaat untuk rakyat, sehingga pemangkasan anggaran untuk penanganan covid 19 ini lebih banyak pada perjalanan dinas atau anggaran lain yang dinilai tidak begitu mendesak.
“Anggaran yang hanya pemborosan seperti perjalanan dinas, otomatis dipangkas. Banjarnegara juga tak menggantungkan dana dari luar APBD seperti DAK, PHJD, Banprov, dan lainnya,” katanya.
Menurutnya, dengan kerja cermat dan cerdas yang didukung dengan kehati-hatian dalam mengelola APBD, sebuah daerah bisa mandiri dalam mengatasi masalah APBD.
“Jadi kita jangan tergantung dengan DAK dari pusat atau Bantuan provinsi, karena kalau APBD dikelola dengan baik pasti cukup. Dan ini sebuah kebanggaan bagi kami,” ujarnya.
Ia mencontohkan ada sebuah daerah yang membatalkan 78 dari 82 proyek perbaikan jalan, karena semua anggaran mulai dari APBD, DAK, dan PHJD, ludes untuk penanganan Covid-19. Yang tersisa tinggal dana Banprov untuk beberapa ruas jalan. Itupun jumlahnya juga sudah terpangkas.
Tak hanya itu, Pemkab Banjarnegara berhasil menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari dana APBD sebesar Rp 600.000 per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan. Pembagian BST tahap I sudah selesai, dan kini sudah mulai mempersiapkan pendistribusian tahap ke II. Besaran angka nominal tersebut sesuai dengan petunjuk Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Kemendesa. Jumlah penerima bantuan di Banjarnegara tercatat mencapai 18.863 kepala keluarga, yang masing-masing menerima Rp 600 ribu.
Adapun Kepala DPU PR Kabupaten Banjarnegara melalui kabid Bina Marga M Arqom Al Fahmi mengatakan, kegiatan peningkatan jalan yang dimaksud bupati sudah mulai berjalan di 20 kecamatan.
“Semua sudah berjalan karena sudah dilelang dengan lancar. Progresnya bagus, meski baru mulai beberapa minggu sudah mencapai sekitar 30 persen, pekerjaan di lapangan tak terlalu terpengaruh pandemi corona,” katanya.
Ia merinci, beberapa pembangunan jalan yang progresnya sudah mencapai lebih dari 30 persen antara lain, Peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan Banjarnegara dengan nilai proyek Rp 13,4 miliar, Peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan Pagedongan dengan nilai proyek Rp 29,1 miliar, Peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan Bawang dengan nilai proyek Rp 12,8 miliar, Peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan Mandiraja dengan nilai proyek Rp 24,1 miliar. (oel)