Pernyataan Bupati Banyumas, Achmad Husein terkait penolakannya terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) terus menuai kontroversi. Tak hanya dari kalangan masyarakat umum saja, namun juga dari para pakar serta tokoh nasional.
Purwokerto, serayunews.com
Purwokerto, serayunews.com
Sebagaimana diungkapkan pengusaha nasional asal Banyumas yang juga Ketua Umum Serulingmas, Wisnu Suhardono. Ia mengaku sangat prihatin atas pernyataan bupati Banyumas yang menurutnya cukup sebagai gambaran tingkat moralitas.
“Sebagai putra Banyumas, saya sangat prihatin atas pernyataan tersebut, dimana putra terbaik Banyumas yang sudah dipilih oleh masyarakat, ternyata hanya sampai di situ tingkat moralitasnya,” kata Wisnu, Rabu (17/11).
Menurut Wisnu, penyataan bupati Banyumas tersebut mencerminkan tingkat moralitas pejabat, sebab keberadaan KPK dengan OTT nya merupakan satu pola pemberantasan korupsi yang sudah mengakar di negeri ini. Dan saran yang disampaikan Husein terkait pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat yang akan dilakukan OTT, merupakan saran yang destruktif dan merusak tatanan yang sudah dibangun KPK sejak awal terbentuk.
“Kok bisa seorang kepala daerah berstatemen seperti itu, memberikan masukan yang jelas akan merusak pola kerja KPK,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam forum rapat pencegahan tindak pidana korupsi. Bupati Banyumas menyampaikan, bahwa para kepala daerah sebenarnya merasa takut dan tidak ada yang mau di OTT, sehingga ia memohon kepada KPK jika menemukan ada kesalahan, sebelum melakukan OTT, sebaiknya kepala daerah dipanggil terlebih dahulu. Dan jika yang bersangkutan mau berubah serta memperbaiki, sebaiknya dilepas dan jika tidak berubah baru dilakukan tindakan OTT.
Husein juga menyatakan, OTT sebaiknya tidak hanya dilakukan kepada kalangan kepala daerah saja, tetapi juga terhadap institusi lain seperti TNI dan Polri, sehingga lebih adil.