SERAYUNEWS– Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) menonaktifkan dua anggota Komisi Fatwa MUI. Mereka diduga terlibat sebuah organisasi (NGO) yang terafiliasi dengan Israel.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dalam keterangan resminya menyampaikan, langkah ini ditempuh setelah MUI melakukan konsolidasi internal.
Hal ini sebagai respons atas kunjungan lima warga negara Indonesia ke Israel. Dari hasil konsolidasi internal MUI tersebut, diketahui ada NGO bentukan beberapa orang yang salah satu visinya membangun hubungan diplomatik dengan Israel.
Prof Ni’am itu mengungkapkan, kedua pengurus NGO tersebut tercatat sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI berinisial MAQ dan AR. Sikap kelembagaan MUI jelas mengutuk tindakan genosida yang dilakukan Israel.
MUI juga mendukung perjuangan kemerdelaan bangsa Palestina, pengurus itu jelas bertentangan dengan MUI dan konstitusi. Hasil rapat Ketua MUI Bidang Fatwa bersama Pimpinan Komisi Fatwa MUI, mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan kedua Anggota Komisi Fatwa tersebut.
“Hasil rapat bidang dan komisi itu akan dibawa ke rapat pimpinan MUI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan langkah-langkah organisasi,” ungkapnya dalam keterangan di laman resmi MUI, dikutip Jumat (19/7/2024).
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengungkapkan, telah melakukan tracing (penelusuran) dan profiling. Selain itu, pihaknya juga telah mengkonfirmasi kepada kedua anggota tersebut.
Yakni mengenai informasi keterlibatan mereka dalam NGO yang terafiliasi dengan Zionisme Israel. Hasil penelusuran tersebut sudah valid dan terkonfirmasi bahwa kedua anggota tersebut memang terbukti berada di organisasi yang terafiliasi dengan Israel.
Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok Jawa Barat ini menerangkan, kedua anggota tersebut juga kedapatan telah berkunjung ke Kedutaan Besar Israel di Singapura tahun lalu.
“Ini cukup bagi kita untuk menonaktifkan keduanya sambil kita akan meminta penjelasan lebih lanjut. Kita sudah komunikasikan dengan keduanya,” terangnya.
Dia menegaskan, langkah selanjutnya terhadap nasib kedua pengurus Komisi Fatwa itu akan dilakukan dengan mekanisme organisasi di MUI.
