“Visi kami adalah Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berahlak Mulia. Sedangkan untuk visi kami memiliki tujuh visi yang kami namakan Sapta Cita,” kata Tiwi dalam pidatonya.
Tiwi menjelaskan bahwa visi dan misinya juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga periode 2005-2025. Dia juga memaparkan Sapta Cita tersebut secara detail, termasuk Sapta Cita yang keeenam mengenai meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan. Tiwi mengatakan pembangunan desa merupakan visi yang baru dan tidak tercantum dalam visi dan misi sebelumnya.
“Karena menurut kami pembangunan desa merupakan ujung tombak kemajuan kabupaten Purbalingga,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut Tiwi juga menyampaikan bahwa dirinya juga berupaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Purbalingga. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk membuka kampusnya di Purbalingga.
“Salah satunya Universitas Islam Negeri (UIN) dan juga Muhammadiyah yang akan mendirikan semacam institut bisnis,” lanjutnya.
Selanjutnya dia juga menjelaskan bahwa dirinya bersama Wabup Sudono tidak memiliki program 100 hari. Namun ada tiga program prioritas yang akan digenjot. Masing-masing penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Pembangunan infrastruktur yang akan jadi prioritas adalah perbaikan jalan rusak dan penerangan jalan,” imbuhnya.
Ketua DPRD HR Bambang Irawan mengatakan penyampaian pidato tersebut merupakan rangkaian dari proses pelantikan bupati dan wabup hasil Pilkada tahun 2020. Dia berharap sinergitas antara dewan dengan bupati dan wabup bisa terjaga agar visi dan misi bisa dilaksanakan. Rapat paripurna dihadiri Wabup Sudono jajaran Forkompimda dan anggota DPRD.
Diketahui, selengkapnya tujuh visi tersebut yakni menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, dan bersih. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakwa. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat, terutama pangan dan papan yang layak. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mendorong simpul-simpul perekonomian. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan. Meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur dengan tetap memperhatikan lingkungan.
