UU Pemasyarakatan nomor 12/1995 telah direvisi menjadi UU Pemasyarakatan nomor 22/2022. Pengesahan UU hasil revisi ini baru sebulan yang lalu.
Nusakambangan, serayunews.com
Sekalipun UU Pemasyarakatan baru saja pengesahan, sosialisasi langsung gencar dilakukan. Kementerian Hukum dan HAM menyosialisasikan UU Pemasyarakatan hasil revisi pada Sabtu (5/11/2022) di Nusakambangan.
Sosialisasi berlangsung di Aula Ardha Candra Wismasari. Hadir dalam acara itu seluruh Kepala Lapas dan pejabat struktural UPT Pemasyarakatan se-Nusakambangan dan Cilacap.
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan, Y. Ambeg Paramarta, pada acara sosialisasi itu mengatakan, berbagai langkah maju dalam substansinya adalah bagaimana menciptakan Pemasyarakatan yang modern.
“Tentunya dalam pelaksanaan UU ini ada pengaturan hal-hal secara prinsipil terkait hak warga binaan yang saat ini menjadi dua kategori yakni hak dasar dan hak bersyarat,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini sedang poses penyusunan berbagai peraturan pemerintah sebagai wujud implementasi pelaksanaan UU Pemasyarakatan ini. Harapannya peraturan pemerintah ini selesai dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lapas Kelas 1 Batu Nusakambangan, I Putu Murdiana menyampaikan ungkapan terima kasih atas Sosialisasi UU Pemasyarakatan. Sebab, UU Pemasyarakatan hasil revisi bisa terhitung masih baru.
“Harapannya seluruh jajaran petugas pemasyarakatan dapat memahami dan melaksanakan UU ini di tempat tugasnya masing-masing, agar pelayanan, perawatan, pembinaan, pembimbingan, pengamanan dan pengamatan warga binaan dan klien dapat berjalan optimal,” ujar Putu yang juga sebagai Koordinator Wilayah Lapas Nusakambangan dan Cilacap.