Purwokerto, Serayunews.com
Selama ini keberlangsungan PAUD dan TK hanya bergantung pada pihak swasta atau yayasan, kalau toh ada campur tangan pemerintah biasanya hanya di bawah binaan desa. Sehingga untuk infrastruktur seperti gedung ataupun perlengkapan sekolah hingga honor guru seringkali terabaikan.
“Keberadaan PAUD selama ini hanya bergantung dari partisipasi masyarakat, mereka mandiri dengan segala keterbatasannya. Padahal pendidikan anak di usia dini sangat penting dan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak, karena itu negara harus hadir dan sejak awal duduk di DPRD saya memang berkomitmen untuk memperbaiki pendidikan,” jelas wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Pada usia dini, lanjutnya, merupakan masa emas perkembangan otak anak untuk berlajar, sehingga pendidikan usia dini ini akan menjadi bekal anak untuk lebih siap menempuh pendidikan selanjutnya. Anak yang sejak kecil terbiasa belajar akan lebih mudah menerima informasi, beradaptasi dengan lingkungan serta bersosialisasi.
Kepedulian Mustolih terhadap dunia pendidikan ini diwujudkan dengan memberikan bantuan anggaran untuk PAUD dan TK. Ada ratusan sekolah yang sudah dibantu mulai dari infrastruktur seperti perbaikan gedung, perlengkapan alat permainan edukatif, multimedia hingga kesejahteraan para guru.
Sekolah yang dibantu beragam mulai dari TK Diponegoro, PAUD/TK Aisyiyah, Muslimat dan lainnya. Mustolih menegaskan, saat ia duduk di DPRD, maka statusnya adalah wakil rakyat, bukan lagi wakil golongan tertentu. Sehingga perhatiannya pada dunia pendidikan juga menyeluruh, tak terbatas pada yayasan di bawah Muhammadiyah saja.
“Sekarang sudah era digital, sehingga untuk anak-anak PAUD ataupun TK juga sudah harus mulai dikenalkan dengan teknologi. Karena itu sekolah juga butuh perlengkapan penunjang seperti proyektor dan laptop, sebisa mungkin kita penuhi kebutuhan tersebut,” terangnya.
Peningkatan Pendapatan
Sementara itu, terkait tugas-tugasnya di DPRD Jateng, ayah satu anak ini mengatakan, Komisi C berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan holdingisasi, bersamaan adanya perubahan status badan hukum BUMD menjadi perumda atau perseroda. Holdingisasi ini penting, supaya perumda atau perseroda lebih fokus dalam menjalankan usahanya.
“Kita juga mengawal lembaga keuangan daerah seperti BPR BKK yang sekarang sudah terintegasi. Kesehatan lembaga keuangan itu penting, karena jika lembaga keuangan sehat maka akan mampu menambah deviden, sekaligus juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Selain mendorong peningkatan pendapatan, lanjut Mustolih, pihaknya juga selalu mengingatkan kepada perusda ataupun perseroda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, begitu juga dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang harus ditingkatkan.
“Kita juga aktif mengajak masyarakat untuk melakukan aktivitas keuangan di Bank Jateng, karena ini merupakan bank pemerintah daerah dan jika laba meningkat maka akan kembali juga kepada masyarakat, misalnya dengan meningkatkan program KUR ataupun CSR. Tahun lalu deviden dari Bank Jateng mencapai Rp 350 M dan kita dorong terus untuk ditingkatkan,” ucapnya.
