SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menargetkan 70,48 persen keluarga berisiko stunting mendapatkan pendampingan intensif dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) hingga tahun 2030.
Target besar ini menjadi bagian dari strategi utama Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBP3A) dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.
Sekretaris Dinsosdalduk KBP3A Juvinal Da Cruz Soares menjelaskan, pendampingan TPK menjadi indikator utama dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana periode 2025–2030.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan orientasi Tim Pendamping Keluarga di PM Collaboration Purbalingga, Selasa (11/11/2025).
“Target besar tersebut perlu didukung oleh peningkatan kapasitas dan kesiapan para Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan,” ujar Juvinal.
TPK berperan penting sebagai ujung tombak pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Menurut Juvinal, pendampingan keluarga menjadi kunci utama keberhasilan.
Sebab, keluarga adalah lingkungan pertama yang memastikan kebutuhan gizi dan kesehatan anak terpenuhi, terutama pada masa seribu hari pertama kehidupan (HPK).
“Tim pendamping keluarga berfungsi sebagai penghubung penting antara program pemerintah dan keluarga berisiko. Mereka juga berperan dalam penyuluhan, fasilitasi layanan rujukan, bantuan sosial, serta deteksi dini faktor risiko stunting,” jelasnya.
Saat ini, Kabupaten Purbalingga memiliki 769 Tim Pendamping Keluarga dengan total 2.304 anggota yang tersebar di 18 kecamatan.
Jumlah tersebut diharapkan sejalan dengan peningkatan kinerja dan efektivitas program pendampingan.
“Jumlah ini tidak hanya sekadar angka, tapi kita harapkan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja TPK dalam menurunkan prevalensi stunting di Purbalingga,” tutur Juvinal.
Pendampingan berkelanjutan diyakini dapat memastikan intervensi kesehatan dan gizi lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menurunkan prevalensi stunting di daerah.
Juvinal menegaskan, dukungan sumber daya manusia dan pendanaan daerah merupakan bentuk komitmen Pemkab Purbalingga dalam menurunkan angka stunting hingga tuntas. Ia menyebut, ke depan rencana aksi TPK difokuskan pada empat prioritas utama:
Peningkatan kapasitas anggota TPK melalui pelatihan berbasis bukti dan praktik lapangan.
Kolaborasi lintas sektor dengan puskesmas, posyandu, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi SIGA dan ESMIL untuk pelaporan real-time.
Mendorong partisipasi aktif keluarga dan komunitas dalam setiap intervensi program.
“Tugas kita bukan hanya mendampingi, tetapi juga menggerakkan keluarga agar sadar pentingnya gizi, kesehatan, dan perawatan anak. Dengan begitu, penurunan stunting di Kabupaten Purbalingga bisa lebih maksimal,” pungkas Juvinal.
