Purbalingga, serayunews.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga Herni Sulasti mengatakan, kehadiran MPP merupakan program prioritas Pemkab Purbalingga. Rencana itu sudah ada dalam RPJMD tahun 2022 dan pembentukan MPP merupakan program prioritas.
“Ibu bupati menugaskan kepada kami setidaknya pada pertengahan 2022 nanti MPP Purbalingga sudah dapat operasional,” katanya.
Target utama pemkab bukanlah keberadaan gedung MPP, melainkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Harapannya, OPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga, instansi vertikal, BUMN, BUMD, untuk bersama mewujudkan pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik.
Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Purbalingga, Ato Susanto mengatakan, OPD yang membuka pelayanan di MPP merupakan OPD yang melakukan pelayanan publik.
“Ada 17 dinas/instansi,” katanya.
Awalnya ada sekitar 23 OPD yang akan membuka layanan di sana setelah adanya konsultasi publik. Sementara ini ada 17 OPD yang perlu membuka lapak di MPP.
