Rabu, 22 Maret 2023

Anggota DPRD Purbalingga Ikuti Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Anggota DPRD Purbalingga mengikuti aktivasi IKD di ruang rapat paripurna gedung DPRD setempat, Senin (13/2/2023). (Joko Santoso/Serayunews)

Pimpinan dan anggota DPRD Purbalingga mengikuti aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kegiatan tersebut untuk mendukung suksesnya program IKD yang pencanangannya secara nasional. Fasilitasi proses aktivasi IKD oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dipendukcapil) di ruang rapat paripurna, Senin (13/2/2023).


Purbalingga, serayunews.com

Wakil Ketua I DPRD Purbalingga Aman Waliyudin mengatakan, pihaknya sangat mendukung program IKD tersebut. “Kami sangat mendukung program IKD yang pencanangannya oleh Kemendagri, tentu ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Dia berharap agar seluruh warga masyarakat Purbalingga ikut melakukan aktivasi IKD. Sementara itu, Kepala Dinpendukcapil Purbalingga Drs. M. Fathurahman mengatakan ada beberapa manfaat IKD. Manfaat itu di antaranya mempermudah verifikasi data pribadi tanpa harus membawa kartu fisik, mempermudah mengakses data keluarga, serta mempermudah mengakses layanan publik.

“Di antaranya layanan perbankan, vaksin covid-19, NPWP Ditjen Pajak, kartu ASN, kartu pemilih, kartu Indonesia Sehat, dan BPJS kesehatan,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Purbalingga Aman Waliyudin menunjukkan aplikasi IKD yang ada di telepon pintarnya. (Joko Santoso/Serayunews)

Dia menambahkan aktivasi IKD merupakan kebijakan nasional. Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta Penyelenggaraan IKD.

“Dengan mengaktivasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik dalam satu genggaman melalui ponsel pintar yang terverifikasi,” katanya lagi.

Baca jugab: Bupati Banyumas: Identitas Kependudukan Digital Banyak Manfaatnya, Praktis dan Aman

Ia mengatakan, layanan aktivasi IKD di Purbalingga secara bertahap. Pertama, menyasar terlebih dahulu seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Baru kemudian kepada masyarakat umum.

Meski bakal menerapkan IKD, menurut Fathurrohman bagi masyarakat yang yang tidak terlalu familiar dengan ponsel pintar pihaknya masih tetap memberlakukan KTP fisik atau KTP konvensional.

Berita Terkait

Berita Terkini